Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan tumbuh dengan baik. Nyatanya anak-anak pula yang selalu menjadi pihak yang dikorbankan dalam rancangan pembangunan ekonomi. Ruang pendidikan, kesehatan yang seharusnya mereka dapatkan seringkali tak mampu tepenuhi karena minimnya ekonomi orangtua, khususnya di pedesaan. Atas nama pembangunan dan percepatan ekonomi, lahan-lahan pertanian dan kebun masyarakat yang sedianya dipersiapkan untuk “tabungan” pendidikan anak dan kesehatan keluarga, dipaksa dijual kepada pihak investor. Padahal Indonesia menjamin setiap anak mendapatkan kesejahteraan yang layak, seperti yang tercantum dalam UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak. Tidak hanya itu, Indonesia pun turut meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang ditandai dengan lahirnya Keputusan Presiden No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Perjalanan ratifikasi KHA tersebut hampir mencapai 13 tahun. Namun bagaimana pelaksanaannya di lapangan?
Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan tumbuh dengan baik. Nyatanya anak-anak pula yang selalu menjadi pihak yang dikorbankan dalam rancangan pembangunan ekonomi. Ruang pendidikan, kesehatan yang seharusnya mereka dapatkan seringkali tak mampu tepenuhi karena minimnya ekonomi orangtua, khususnya di pedesaan. Atas nama pembangunan dan percepatan ekonomi, lahan-lahan pertanian dan kebun masyarakat yang sedianya dipersiapkan untuk “tabungan” pendidikan anak dan kesehatan keluarga, dipaksa dijual kepada pihak investor. Padahal Indonesia menjamin setiap anak mendapatkan kesejahteraan yang layak, seperti yang tercantum dalam UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak. Tidak hanya itu, Indonesia pun turut meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang ditandai dengan lahirnya Keputusan Presiden No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Perjalanan ratifikasi KHA tersebut hampir mencapai 13 tahun. Namun bagaimana pelaksanaannya di lapangan?
Sejalan dengan hal tersebut, sejak tanggal 27 Mei 2011 Indonesia resmi mencanangkan Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 32 tahun 2011. Terdapat enam koridor pembangunan ekonomi di Indonesia, diantaranya Koridor Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi-Maluku Utara, Bali – Nusa Tenggara dan Papua-Maluku dengan mengandalkan 22 kegiatan ekonomi utama[1] dan tentunya diikuti dengan ratusan proyek-proyek besar hingga tahun 2025. Dalam konteks Jawa tercatat 98 mega proyek ambisius yang berfokus pada pembangunan infrastruktur baik yang dikelola pemerintah, BUMN maupun proyek “campuran”, dan 43 diantaranya akan dilakukan di Jawa Barat. Salah satu proyek “campuran” tersebut adalah pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (BOCIMI) yang masuk ke wilayah hulu DAS Cisadane dengan target sepanjang 54 km. 
Proyek Tol BOCIMI ini resmi dicanangkan pada bulan Desember 2011 oleh Gubernur Jawa Barat. Proyek senilai Rp. 7,8 Triliun itu memiliki konsesi 45 tahun dengan proses pembangunan bertahap, yaitu Ciawi-Lido (14,6 km), Cibadak-Sukabumi Barat (13,9 km), dan Sukabumi Barat-Sukabumi Timur (13,2 km). Pada saat pencanangan, Tol BOCIMI akan dioperasikan oleh PT. Trans Jabar Tol (TJT) yang sahamnya dimiliki PT Bakrie Toll Road (60%), BUMD Jawa Barat PT Jasa Sarana (25 persen) dan PT Bukaka Teknik Utama (15%). Namun Nopember 2012 diketahui telah beralih pengelolanya dari PT. Bakrie Toll Road ke MNC Group (baca Radar Bogor, 24 Nopember 2012).
Pembangunan jalan tol BOCIMI tersebut dipercaya mampu melerai kemacetan yang terjadi di ruas jalan nasional Ciawi-Sukabumi. Tidak hanya kemacetan, sesuai dengan tujuan pembangunannya, proyek ini menjamin mampu mendorong perekonomian negara dengan mendatangkan proyek-proyek lainnya dan skala investasi yang bervariasi. Ini terbukti dengan menjamurnya bisnis properti di sepanjang jalur Bogor-Sukabumi serta rencana pembangunan wisata alam yang menghubungkan dua areal konservasi[2] di Jawa Barat oleh PT. Graha Andrasentra Propertindo (Bakrieland Development, Tbk Company) yang diperkirakan akan menjadi yang terluas, termegah, dan terbaik di kawasan Asia (baca Pikiran Rakyat, 28 Desember 2010). Pembangunan wisata alam tersebut melengkapi bisnis properti dan perkebunan dengan pemilik yang sama di Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Sebut saja Bogor Nirwana Residence (BNR), Sentul Nirwana Residence dan Kawasan Lido yang dijadikan areal bisnis properti Bakrieland Development, Tbk Company.
Tidak hanya itu, di sekitar tol Bocimi dan sekitarnya penguasaan lahan besar untuk perkebunan pun dilakukan oleh pemilik yang sama. PT. BSS (Bahana Sukma Sejahtera) yang beroperasi di Kabupaten Bogor telah memegang ijin HGU sejak tahun 1994, dan kemudian beralih ke PT. Fusion (Bakrieland Development, Tbk Company) pada tahun 2010, dan kini (2012) dialihkan ke PT. Julam (MNC Group).
Penguasaan asset oleh para investor ini tentunya membawa dampak tersendiri, baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat setempat yang mayoritas adalah petani. Sedikitnya 42,99 ha sawah, 74,55 ha kebun/ladang dan 24,66 ha pemukiman harus tergusur demi proyek jalan Tol BOCIMI (Pos Kota, 5 Oktober 2010).
Dari gambaran mega proyek diatas, terbanyangkan berapa banyak nilai asset para petani yang harus dikorbankan demi pembangunan negara ini; Ribuan anak terancam putus sekolah akibat asset produksi orang tuanya sebagai petani harus hilang begitu saja; Area bermain anak berpeluang hilang setelah lapangan tempat mereka bermain harus dirubah menjadi arena komersil; Jumlah pekerja anak pun mungkin akan semakin tinggi. Lantas, dimana letak jaminan kesejahteraan anak yang sudah lahir sejak tahun 1979 tersebut?
Tidak hanya bagi anak-anak Indonesia, ancaman ini pun siap untuk menghampiri anak-anak di Asia Tenggara. Rahma menjelaskan di dalam Bulletin Asasi, periode November-Desember 2012, bahwa MP3EI ada kaitannya dengan pembangunan perekonomian ASEAN, dimana ASEAN yang dihuni 573 juta orang dengan daya beli yang cenderung meningkat menjadi pasar potensial dunia. Diketahui pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,50%, Singapore 6,10%, Malaysia 5,80%, China 5,80%, Thailand 3,50% dan Filipina 3,20%.
Kesejahteraan anak dapat diawali dengan memberi peluang anak-anak (juga pemuda/i) untuk menyuarakan pendapat dan harapan dalam setiap pembangunan yang berkembang di wilayahnya. Akan lebih baik jika anak-anak diberi kesempatan untuk turut memutuskan hal-hal yang terkait dengan pembangunan di wilayahnya sesuai dengan proporsinya.
[1] Yaitu : Perkapalan, Tekstik, Makanan Minuman, Baja Besi, Alutsista, Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Peternakan, Perkayuan, Minyak Gas, Batubara, Nikel, Tembaga, Bauksit, Perikanan, Pariwisata, Pertanian Pangan, Jabodetabek Area, KSN Selat Sunda, Peralataan Transportasi dan Telematika.
[2] Yaitu Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), baca master plan Nirwana National Park, Rencana Pemanfaatan Lahan Konsesi TNGHS
by : Nia Ramdhaniaty (RMI)
Sejalan dengan hal tersebut, sejak tanggal 27 Mei 2011 Indonesia resmi mencanangkan Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 32 tahun 2011. Terdapat enam koridor pembangunan ekonomi di Indonesia, diantaranya Koridor Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi-Maluku Utara, Bali – Nusa Tenggara dan Papua-Maluku dengan mengandalkan 22 kegiatan ekonomi utama[1] dan tentunya diikuti dengan ratusan proyek-proyek besar hingga tahun 2025. Dalam konteks Jawa tercatat 98 mega proyek ambisius yang berfokus pada pembangunan infrastruktur baik yang dikelola pemerintah, BUMN maupun proyek “campuran”, dan 43 diantaranya akan dilakukan di Jawa Barat. Salah satu proyek “campuran” tersebut adalah pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (BOCIMI) yang masuk ke wilayah hulu DAS Cisadane dengan target sepanjang 54 km.
Proyek Tol BOCIMI ini resmi dicanangkan pada bulan Desember 2011 oleh Gubernur Jawa Barat. Proyek senilai Rp. 7,8 Triliun itu memiliki konsesi 45 tahun dengan proses pembangunan bertahap, yaitu Ciawi-Lido (14,6 km), Cibadak-Sukabumi Barat (13,9 km), dan Sukabumi Barat-Sukabumi Timur (13,2 km). Pada saat pencanangan, Tol BOCIMI akan dioperasikan oleh PT. Trans Jabar Tol (TJT) yang sahamnya dimiliki PT Bakrie Toll Road (60%), BUMD Jawa Barat PT Jasa Sarana (25 persen) dan PT Bukaka Teknik Utama (15%). Namun Nopember 2012 diketahui telah beralih pengelolanya dari PT. Bakrie Toll Road ke MNC Group (baca Radar Bogor, 24 Nopember 2012).
Pembangunan jalan tol BOCIMI tersebut dipercaya mampu melerai kemacetan yang terjadi di ruas jalan nasional Ciawi-Sukabumi. Tidak hanya kemacetan, sesuai dengan tujuan pembangunannya, proyek ini menjamin mampu mendorong perekonomian negara dengan mendatangkan proyek-proyek lainnya dan skala investasi yang bervariasi. Ini terbukti dengan menjamurnya bisnis properti di sepanjang jalur Bogor-Sukabumi serta rencana pembangunan wisata alam yang menghubungkan dua areal konservasi[2] di Jawa Barat oleh PT. Graha Andrasentra Propertindo (Bakrieland Development, Tbk Company) yang diperkirakan akan menjadi yang terluas, termegah, dan terbaik di kawasan Asia (baca Pikiran Rakyat, 28 Desember 2010). Pembangunan wisata alam tersebut melengkapi bisnis properti dan perkebunan dengan pemilik yang sama di Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Sebut saja Bogor Nirwana Residence (BNR), Sentul Nirwana Residence dan Kawasan Lido yang dijadikan areal bisnis properti Bakrieland Development, Tbk Company.
Tidak hanya itu, di sekitar tol Bocimi dan sekitarnya penguasaan lahan besar untuk perkebunan pun dilakukan oleh pemilik yang sama. PT. BSS (Bahana Sukma Sejahtera) yang beroperasi di Kabupaten Bogor telah memegang ijin HGU sejak tahun 1994, dan kemudian beralih ke PT. Fusion (Bakrieland Development, Tbk Company) pada tahun 2010, dan kini (2012) dialihkan ke PT. Julam (MNC Group).
Penguasaan asset oleh para investor ini tentunya membawa dampak tersendiri, baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat setempat yang mayoritas adalah petani. Sedikitnya 42,99 ha sawah, 74,55 ha kebun/ladang dan 24,66 ha pemukiman harus tergusur demi proyek jalan Tol BOCIMI (Pos Kota, 5 Oktober 2010).
Dari gambaran mega proyek diatas, terbanyangkan berapa banyak nilai asset para petani yang harus dikorbankan demi pembangunan negara ini; Ribuan anak terancam putus sekolah akibat asset produksi orang tuanya sebagai petani harus hilang begitu saja; Area bermain anak berpeluang hilang setelah lapangan tempat mereka bermain harus dirubah menjadi arena komersil; Jumlah pekerja anak pun mungkin akan semakin tinggi. Lantas, dimana letak jaminan kesejahteraan anak yang sudah lahir sejak tahun 1979 tersebut?
Tidak hanya bagi anak-anak Indonesia, ancaman ini pun siap untuk menghampiri anak-anak di Asia Tenggara. Rahma menjelaskan di dalam Bulletin Asasi, periode November-Desember 2012, bahwa MP3EI ada kaitannya dengan pembangunan perekonomian ASEAN, dimana ASEAN yang dihuni 573 juta orang dengan daya beli yang cenderung meningkat menjadi pasar potensial dunia. Diketahui pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,50%, Singapore 6,10%, Malaysia 5,80%, China 5,80%, Thailand 3,50% dan Filipina 3,20%.
Kesejahteraan anak dapat diawali dengan memberi peluang anak-anak (juga pemuda/i) untuk menyuarakan pendapat dan harapan dalam setiap pembangunan yang berkembang di wilayahnya. Akan lebih baik jika anak-anak diberi kesempatan untuk turut memutuskan hal-hal yang terkait dengan pembangunan di wilayahnya sesuai dengan proporsinya.
[1] Yaitu : Perkapalan, Tekstik, Makanan Minuman, Baja Besi, Alutsista, Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Peternakan, Perkayuan, Minyak Gas, Batubara, Nikel, Tembaga, Bauksit, Perikanan, Pariwisata, Pertanian Pangan, Jabodetabek Area, KSN Selat Sunda, Peralataan Transportasi dan Telematika.
[2] Yaitu Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), baca master plan Nirwana National Park, Rencana Pemanfaatan Lahan Konsesi TNGHS
by : Nia Ramdhaniaty (RMI)
