Menuju Perda Masyarakat Adat: Diskusi Dengan Ketua DPRD Lebak

Bertempat di ruang kantor Ketua DPRD Lebak-Rangkasbitung, pada 5 Nopember 2014 dilakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Lebak (Junaedi Ibnu Arta) untuk membahas soal Perda Masyarakat Adat. Walaupun sempat tertunda cukup lama, sekitar 4 jam dari waktu yang dijanjikan semula, akhirnya pertemuan dilakukan juga. Hadir dalam diskusi ini selain tim RMI (Nia dan Rojak), perwakilan masyarakat (Sukanta-Ketua Sabaki dan Jaro Wahid dari Desa Jagaraksa-Kasepuhan Karang), juga dari Epistema Institute (Mumu, Raitah, Chakimah, Niar, Arman), dan HuMa (Erwin dan Wiwid).

lebaklebak2

Sumber Foto: Wiwid (HuMa)

Pada pertemuan ini, Ketua DPRD Lebak menyampaikan bahwa Perda Pengakuan Masyarakat Adat masuk dalam daftar Proglegda Lebak Tahun 2015. Total ada 15 Perda yang berasal dari inisiatif DPRD dan Pemda Lebak, seperti dalam tabel berikut.

NO

JUDUL PERATURAN DAERAH

PEMRAKARSA

1

RENCANA INDUK KEPARIWISATAAN

DPRD LEBAK

2.

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DPRD LEBAK

3.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

DPRD LEBAK

4.

PENGATURAN PENGELOLAAN PELABUHAN INDUSTRI

DPRD LEBAK

5.

PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT

DPRD LEBAK

6

DESA

PEMDA LEBAK

7.

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PEMDA LEBAK

8.

BANK PERKREDITAN RAKYAT

PEMDA LEBAK

9.

BANTUAN HUKUM

PEMDA LEBAK

10.

KEARSIPAN

PEMDA LEBAK

11.

RENCANA DETAIL TATA RUANG

PEMDA LEBAK

12.

BANGUNAN GEDUNG

PEMDA LEBAK

13.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PEMDA LEBAK

14

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMDA LEBAK

15

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMDA LEBAK

Namun karena anggarannya terbatas, maka akan diprioritaskan hanya 3 Perda (dari total 5 Perda) yang menjadi inisiatif DPRD dan Perda Pengakuan Masyarakat Adat menjadi salah satu yang diprioritaskan. Hal ini tentu saja menjadi fakta yang menggembirakan, mengingat proses panjang untuk mendapatkan Perda ini. RMI sendiri sudah memulai pembahasan soal Perda ini sejak tahun 2003 lalu, ketika berproses bersama masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul.

Proses penyusunan Perda Pengakuan Masyarakat Adat akan melalui 3 fase penting yaitu fase pra kondisi, fase penyusunan, dan fase pasca penyusunan. Pada fase prakondisi, RMI yang akan me-leading tim kerja. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan pada fase prakondisi antara lain pertemuan dengan masyarakat adat Kasepuhan, Raker Sabaki, dan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat. Sedangkan pada fase penyusunan meliputi penyusunan naskah akademik dan konsultasi publik. Untuk penyusunan naskah akademik, disepakati bahwa Epistema Institute yang akan me-leading.

Sebagai tindak lanjut pertemuan ini akan dilakukan: (1) Perbaikan company profile (Epistema Institute) sesuai dengan persyaratan sebagai lembaga yang akan menyusun naskah akademik secara formal dan akan bertanggung jawab pada keuangan negara; (2) Penyusunan proposal umum (PJ: RMI) yang menjabarkan rangkaian kegiatan dari fase prakondisi hingga terbitnya Perda; (3) Raker Sabaki dalam bulan Nopember 2014 ini.

Oleh: Ratnasari

(Manager Divisi Knownledge Management RMI)

You may also like...