Mengenali Perubahan Lingkungan, Nilai dan Aturan Adat Kasepuhan Pasir Eurih

Pada Jumat-Minggu, 14-16 Desember 2018 dilaksanakan Sekolah Lapang Hutan Adat (SLHA) Seri 2 di Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak. Peserta yang terlibat aktif dalam kegiatan ini adalah pemuda, tetua dan perempuan adat Kasepuhan Pasir Eurih. Selama tiga hari; peserta diajak untuk membuat peta partisipatif, perencanaan komunitas maupun mendapatkan beragam materi. Salah satu kegiatan SLHA Selengkapnya tentangMengenali Perubahan Lingkungan, Nilai dan Aturan Adat Kasepuhan Pasir Eurih[…]

Perempuan Perdesaan dan Hak Atas Tanah: Situasi di Indonesia

Indonesia masih menghadapi persoalan ketimpangan penguasaan tanah. Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukan bahwa tanah yang diketahui dimiliki perempuan hanya 15,88 persen dari 44 juta bidang (Mongabay.co.id, 2018). Tulisan ini disusun untuk mendorong pengakuan terhadap kepemilikan perempuan atas tanah serta pengakuan atas peran mereka dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Klik foto di bawah Selengkapnya tentangPerempuan Perdesaan dan Hak Atas Tanah: Situasi di Indonesia[…]

Belajar dari Proses Pra dan Paska Hutan Adat di Indonesia

Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara! Penetapan hutan adat secara legal merupakan bagian dari upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mengembalikan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya sebagai bagian dari hak kewarganegaraan. Didukung FAO, Rimbawan Muda Indonesia bersama Koalisi Hutan Adat melakukan riset berjudul “Belajar dari Proses Pra dan Paca Penetapan Hutan Adat Selengkapnya tentangBelajar dari Proses Pra dan Paska Hutan Adat di Indonesia[…]

Masyarakat Bojongmanik Serahkan Usulan IPHPS kepada Dirjen PSKL

Lebak, RMI – Difasilitasi oleh Rimbawan Muda Indonesia (RMI) perwakilan Kelompok Tani Hutan Ongkol Beulah (Desa Harjawana) dan perwakilan Kelompok Tani Hutan Bitung Raya (Desa Pasir Bitung) menyerahkan usulan Izin Pemanfaatan Perhutanan Sosial atau IPHPS kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto di lokasi Perhutani, Desa Harjawana, Kecamatan Bojongmanik, Lebak, Banten, Jumat Selengkapnya tentangMasyarakat Bojongmanik Serahkan Usulan IPHPS kepada Dirjen PSKL[…]

Memperkuat Keberadaan Masyarakat Adat Lewat Pendidikan Layanan Khusus

Jakarta, RMI – Sebanyak 67 undangan dari berbagai pihak menghadiri kegiatan dan terlibat aktif dalam proses penyusunan rekomendasi dan rencana implementasi Program Pendidikan Layanan Khusus bagi Masyarakat Adat. Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari di Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jakarta Senin-Selasa (3-4/12/2018). “Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan dan mengembangkan panduan implementasi pendidikan layanan khusus bagi Masyarakat Adat,” Selengkapnya tentangMemperkuat Keberadaan Masyarakat Adat Lewat Pendidikan Layanan Khusus[…]

Towards a Meaningful Acceleration of Customary Forests

Research Dissemination on Pre and Post Recognition of Customary Forests in Indonesia Friday (30/11) RMI disseminated learnings of research on the recognition of customary forests to relevant stakeholders. The research supported by the Food and Agriculture Organization (FAO) has been carried out for the past year by RMI together with several members of Koalisi Hutan Selengkapnya tentangTowards a Meaningful Acceleration of Customary Forests[…]

Pembelajaran dari Proses Penetapan Hutan Adat di Indonesia

Jakarta, RMI – Selama periode Februari-Juni 2018 RMI melakukan riset tentang Proses Pra dan Pasca Penetapan Hutan Adat di Indonesia bekerjasama dengan Koalisi Hutan Adat. Koalisi Hutan Adat ini terdiri dari HuMa (Jakarta), YMP (Sulteng), Bantaya (Sulteng), AMAN Sulsel, LBBT (Kalbar), dan Qbar (Sumbar). Hasil riset yang didukung oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) Selengkapnya tentangPembelajaran dari Proses Penetapan Hutan Adat di Indonesia[…]

Belajar dari Proses Pra dan Paska Hutan Adat di Indonesia

Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara! Penetapan hutan adat secara legal merupakan bagian dari upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mengembalikan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya sebagai bagian dari hak kewarganegaraan. Didukung FAO, Rimbawan Muda Indonesia bersama Koalisi Hutan Adat melakukan riset berjudul “Belajar dari Proses Pra dan Paca Penetapan Hutan Adat Selengkapnya tentangBelajar dari Proses Pra dan Paska Hutan Adat di Indonesia[…]

Penetapan Hutan Adat Butuh Pembenahan Lebih Lanjut

Jakarta, RMI – Tercatat sudah 33 hutan adat yang ditetapkan oleh pemerintah pasca Putusan MK 35/PUU-X/2012 dengan luas 17.243,61 ha yang tersebar di 7 provinsi. Dengan demikian, rata-rata 11 hutan adat yang ditetapkan setiap tahunnya. Sejumlah hambatan masih ditemukan dalam proses penetapan hutan adat baik sebelum maupun setelah penetapan. Hal itu dikemukakan oleh Nia Ramdhaniaty, Selengkapnya tentangPenetapan Hutan Adat Butuh Pembenahan Lebih Lanjut[…]