KLHK Luncurkan SK Peta Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase 1

Penyerahan Peta Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase 1 di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.

Jakarta, 27 Mei 2019. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase 1 di Jakarta, yang difungsikan untuk menunjukkan adanya potensi hutan adat milik masyarakat adat di berbagai wilayah yang telah dapat dibuktikan melalui peta yang disahkan oleh kepala daerah (Bupati atau Gubernur). Hal ini berlaku bagi masyarakat adat yang keberadaannya telah diakui oleh kepala daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Surat Keputusan (SK). Peta tersebut juga diserahkan ke 14 Sekretaris Daerah yang mewakili area Kabupaten/Kota, di mana terdapat wilayah indikatif hutan adat fase 1.

Menteri LHK, Siti Nurbaya juga menyampaikan pada pidatonya di kesempatan peluncuran SK dan peta Wilayah Indikatif Hutan Adat (WIHA) pada tanggal 27 Mei 2019 tersebut agar proses ini tidak memakan waktu lama, mengingat targetnya sudah jelas; bahwa ada sekitar 13 juta hektar potensi hutan adat, dan diharapkan prosesnya tidak akan lebih dari 10 fase. Artinya, dalam satu kali pemutakhiran data yang dilakukan tiap tiga bulan sekali, harus ada penambahan data potensi hutan adat yang signifikan.

Melalui keputusan ini pula, nantinya penetapan akan dilakukan secara berkala dan kumulatif setiap tiga bulan. Di saat yang sama, KLHK akan menindaklanjuti potensi yang telah teridentifikasi melalui proses verifikasi dan validasi teknis di lapangan.

Di kesempatan ini, Menteri LHK juga menjelaskan melalui presentasinya bahwa SK nomor 312/MenLHK/Setjen/PSKL.1/4/2019 tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2019 , menetapkan peta hutan adat dan wilayah indikatif hutan adat fase I seluas ± 472.981 Ha. Terdiri dari Hutan Negara, Areal Penggunaan Lain dan Hutan Adat.

Sampai 27 Mei 2019, tercatat ada 49 hutan adat dengan luasan 22.193 Ha [yang ditetapkan oleh pemerintah pasca Putusan MK 35/PUU-X/2012 dengan luas 22.193 Ha, sedangkan target hutan adat menurut Menteri LHK dalam pidato utamanya adalah 13 juta-an Ha, dimana 6 juta Ha lebih berada di wilayah Hutan Negara. Menurut riset RMI  yang tergabung dalam Koalisi Hutan Adat bersama HuMA, YMP, Bantaya, AMAN Sulsel, Qbar dan LBBT tahun 2018, butuh 196 tahun untuk menetapkan hutan adat untuk 2.332 masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Angka 2.332 komunitas adat adalah jumlah minimal, yaitu dari mereka yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Direktur Pengaduan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat, KLHK Muhammad Said dalam sesi Talk Show “Komitmen Pemerintah Dalam Hutan Adat” mengakui bahwa penghambat utama pengakuan hutan adat adalah syarat adanya Perda pengakuan masyarakat adat oleh Pemda.  Hal ini juga jadi temuan utama riset tersebut.

Sebagai catatan, dalam riset Koalisi Hutan Adat tersebut, direkomendasikan adanya tim pengawasan dan evaluasi yang terdiri dari multipihak, yang mengukur keberhasilan pengelolaan hutan adat bagi komunitas-komunitas yang hutan adatnya telah diakui. Perlu diingat juga bahwa, pengukuran keberhasilan pengelolaan hutan adat yang telah ditetapkan tersebut sejatinya berbasis pada indikator-indikator keberhasilan yang dibangun oleh masing-masing masyarakat adat pemilik hutan adat. Bukan dari pengukuran keberhasilan yang indikatornya disusun oleh pihak luar. Hal terakhir ini juga menjadi rekomendasi dari riset Koalisi Hutan Adat yang juga didukung oleh FAO. 

Peta indikatif ini bisa terwujud berkat kerjasama intensif dan berkelanjutan antara Organisasi Masyarakat Sipil dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penulis: Siti Marfu’ah

Editor: Dinda Tungga Dewi

Pangampu: Mardha Tillah

You may also like...