Kategori: Advokasi Kebijakan

Policy Brief RUU Masyarakat Adat

Diposkan pada oleh Dinda Tunggadewi

Jika mendengar istilah ‘Masyarakat Adat’, masyarakat umum akan merujuk kepada sekelompok orang yang tinggal di perkampungan mengenakan baju adat, dan kerajinan tangan “etnik” yang menjadi cindera mata saat berkunjung ke daerahnya. Seromantis dan sesederhana itukah? Terkait dengan definisinya dalam pandangan  semantik, normatif, dan politis, ada perdebatan panjang tentang apa dan siapa itu Masyarakat Adat. Namun Selengkapnya tentangPolicy Brief RUU Masyarakat Adat[…]

Mengadvokasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Iklim

Diposkan pada oleh Admin RMI

Pada Kamis, 4 September 2019, RMI berpartisipasi dalam Asia-Pacific Climate Week (APCW) yang diselenggrakan pada 2-6 September 2019 di Bangkok. Melalui presentasi yang berjudul “Indonesia’s Customary Forests: Indigenous People’s Fundamental Role to Build Climate Resilient and a Long Struggle over Cultural Identity”, RMI menyampaikan bahwa traditional ecological knowledge (pengetahuan ekologis tradisional) atau kearifan lokal masyarakat Selengkapnya tentangMengadvokasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Iklim[…]

Upaya Mendapatkan Akses Legal Lahan Garapan Di Wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Diposkan pada oleh Admin RMI

Cianjur, Selasa 30 Mei 2019. Perwakilan dari Kelompok Tani Hutan (KTH) kampung Cipeucang dan kampung Ciwaluh didampingi oleh RMI melakukan pertemuan dengan pihak Kepala Bidang Wilayah III Bogor Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dalam rangka menindaklanjuti usulan Kemitraan Konservasi (KK) yang diajukan oleh KTH Cipeucang dan KTH Ciwaluh pada Desember 2018 lalu. Pertemuan ini Selengkapnya tentangUpaya Mendapatkan Akses Legal Lahan Garapan Di Wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango[…]

KLHK Tetapkan Peta Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase 1

Diposkan pada oleh Admin RMI

Jakarta, 27 Mei 2019. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KLHK) meluncurkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase 1 di Jakarta. Peta tersebut untuk menjamin usulan-usulan di daerah yang telah memiliki subjek dan objek masyarakat hukum adat. Melalui SK nomor 312/MenLHK/Setjen/PSKL.1/4/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2019, ditetapkan peta hutan adat dan Selengkapnya tentangKLHK Tetapkan Peta Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase 1[…]

Masyarakat Bojongmanik Serahkan Usulan IPHPS kepada Dirjen PSKL

Diposkan pada oleh Admin RMI

Lebak, RMI – Difasilitasi oleh Rimbawan Muda Indonesia (RMI) perwakilan Kelompok Tani Hutan Ongkol Beulah (Desa Harjawana) dan perwakilan Kelompok Tani Hutan Bitung Raya (Desa Pasir Bitung) menyerahkan usulan Izin Pemanfaatan Perhutanan Sosial atau IPHPS kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto di lokasi Perhutani, Desa Harjawana, Kecamatan Bojongmanik, Lebak, Banten, Jumat Selengkapnya tentangMasyarakat Bojongmanik Serahkan Usulan IPHPS kepada Dirjen PSKL[…]

Menuju Percepatan Hutan Adat yang Berkualitas

Diposkan pada oleh Admin RMI

Catatan Diseminasi Riset Pra dan Pasca Pengakuan Hutan Adat di Indonesia Jumat (30/11) RMI melangsungkan diseminasi hasil riset mengenai penetapan Hutan Adat kepada para pemangku kepentingan terkait. Riset yang terlaksana atas dukungan Food and Agriculture Organization (FAO) ini telah dilakukan selama setahun terakhir oleh RMI bersama beberapa organisasi anggota Koalisi Hutan Adat yang terdiri dari Selengkapnya tentangMenuju Percepatan Hutan Adat yang Berkualitas[…]

Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia

Diposkan pada oleh Admin RMI

Tergabung dengan Koalisi Kawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, Rimbawan Muda Indonesia (RMI) bersama 15 anggota koalisi lainnya menysun Policy Brief yang membahas masalah pengakuan masyarakat adat di Indonesia. Policy brief ini menjelaskan secara gamblang beberapa masalah pemenuhan hak asasi masyarakat adat, kritik atas RUU Masyarakat Adat yang ada saat ini, serta rekomendasi kebijakan yang diusulkan–sebagai tanggapan atas masalah dan Selengkapnya tentangMenjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia[…]

Pengusulan Bersama Penetapan Hutan Adat

Diposkan pada oleh Admin RMI

Jakarta, Senin 05 November 2018. Perwakilan dari 20 Masyarakat Adat, didampingi oleh pemerintah daerah dan lembaga pendamping diterima langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam audiensi dan pengusulan bersama penetapan Hutan Adat. Salah satu komunitas Masyarakat Adat yang turut mengajukan usulan penetapan Hutan Adat mereka adalah masyarakat Kasepuhan Cibarani di Selengkapnya tentangPengusulan Bersama Penetapan Hutan Adat[…]

BANDUNG DECLARATION 2018 – UNITED FOR LAND RIGHTS, PEACE AND JUSTICE

Diposkan pada oleh Admin RMI

Adopted by the ILC 2018 Assembly of Members 1. We, Members of the International Land Coalition (ILC), on the 27th of September 2018, gathered in Bandung, Indonesia, for our Assembly of Members, following the Global Land Forum (GLF) under the kind hosting of the Government of the Republic of Indonesia and the Global Land Forum Selengkapnya tentangBANDUNG DECLARATION 2018 – UNITED FOR LAND RIGHTS, PEACE AND JUSTICE[…]

Selangkah Lagi, Hutan Adat Kasepuhan Cirompang dan Kasepuhan Pasir Eurih Ditetapkan

Diposkan pada oleh Admin RMI

Lebak – Banten, Kepastian akan hak masyarakat Kasepuhan Cirompang dan Kasepuhan Pasir Eurih, Kabupaten Lebak, Banten, atas hutannya kini mulai terjawab. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) melakukan proses verifikasi Hutan Adat Kasepuhan Cirompang dan Kasepuhan Pasir Eurih, Kamis (30/8). Proses verifikasi dilakukan secara paralel di Selengkapnya tentangSelangkah Lagi, Hutan Adat Kasepuhan Cirompang dan Kasepuhan Pasir Eurih Ditetapkan[…]