Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia

Tergabung dengan Koalisi Kawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, Rimbawan Muda Indonesia (RMI) bersama 15 anggota koalisi lainnya menysun Policy Brief yang membahas masalah pengakuan masyarakat adat di Indonesia. Policy brief ini menjelaskan secara gamblang beberapa masalah pemenuhan hak asasi masyarakat adat, kritik atas RUU Masyarakat Adat yang ada saat ini, serta rekomendasi kebijakan yang diusulkan–sebagai tanggapan atas masalah dan Selengkapnya tentangMenjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia[…]

Pengusulan Bersama Penetapan Hutan Adat

Jakarta, Senin 05 November 2018. Perwakilan dari 20 Masyarakat Adat, didampingi oleh pemerintah daerah dan lembaga pendamping diterima langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam audiensi dan pengusulan bersama penetapan Hutan Adat. Salah satu komunitas Masyarakat Adat yang turut mengajukan usulan penetapan Hutan Adat mereka adalah masyarakat Kasepuhan Cibarani di Selengkapnya tentangPengusulan Bersama Penetapan Hutan Adat[…]

BANDUNG DECLARATION 2018 – UNITED FOR LAND RIGHTS, PEACE AND JUSTICE

Adopted by the ILC 2018 Assembly of Members 1. We, Members of the International Land Coalition (ILC), on the 27th of September 2018, gathered in Bandung, Indonesia, for our Assembly of Members, following the Global Land Forum (GLF) under the kind hosting of the Government of the Republic of Indonesia and the Global Land Forum Selengkapnya tentangBANDUNG DECLARATION 2018 – UNITED FOR LAND RIGHTS, PEACE AND JUSTICE[…]

Selangkah Lagi, Hutan Adat Kasepuhan Cirompang dan Kasepuhan Pasir Eurih Ditetapkan

Lebak – Banten, Kepastian akan hak masyarakat Kasepuhan Cirompang dan Kasepuhan Pasir Eurih, Kabupaten Lebak, Banten, atas hutannya kini mulai terjawab. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) melakukan proses verifikasi Hutan Adat Kasepuhan Cirompang dan Kasepuhan Pasir Eurih, Kamis (30/8). Proses verifikasi dilakukan secara paralel di Selengkapnya tentangSelangkah Lagi, Hutan Adat Kasepuhan Cirompang dan Kasepuhan Pasir Eurih Ditetapkan[…]

MA Baduy dalam Proses Pengajuan IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial)

Jakarta – Rimbawan Muda Indonesia (RMI) mendampingi tujuh orang perwakilan masyarakat adat Baduy untuk bertemu dengan sejumlah petinggi di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) dan Kantor Staf Presiden (KSP) pada hari Kamis, 16 Agustus lalu. Difasilitasi oleh Staf Komunikasi Setneg Marisa Hamid dan Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Chalid Muhammad, masyarakat adat Baduy Selengkapnya tentangMA Baduy dalam Proses Pengajuan IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial)[…]

Menuju Global Land Forum 2018 “United for Land Rights, Peace, and Justice”

Siaran Pers Panitia Nasional GLF 2018 dan International Land Coalition (ILC) Global Land Forum (GLF) merupakan forum pertanahan global terbesar di dunia. Forum ini dihadiri sedikitnya 900 peserta dari 77 negara yang mewakili organisasi pembangunan internasional, badan badan PBB, lembaga pemerintah, akademisi hingga organisasi masyarakat sipil. Pertemuan GLF diselenggarakan oleh International Land Coalition (ILC) bekerjasama Selengkapnya tentangMenuju Global Land Forum 2018 “United for Land Rights, Peace, and Justice”[…]

RUU MASYARAKAT ADAT: KEBERLANGSUNGAN HIDUP BANGSA INDONESIA KE DEPAN

Jakarta-Lebih dari 15 organisasi masyarakat sipil yang peduli akan isu perempuan, lingkungan, masyarakat adat dan demokrasi berkumpul pada 1 Agustus 2018 di Jakarta untuk urun rembug mengenai substansi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (MA). Saat ini, RUU yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan para pendukungnya, masih dalam proses persetujuan di DPR. RUU ini Selengkapnya tentangRUU MASYARAKAT ADAT: KEBERLANGSUNGAN HIDUP BANGSA INDONESIA KE DEPAN[…]