Mengadvokasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Iklim

Pada Kamis, 4 September 2019, RMI berpartisipasi dalam Asia-Pacific Climate Week (APCW) yang diselenggrakan pada 2-6 September 2019 di Bangkok. Melalui presentasi yang berjudul “Indonesia’s Customary Forests: Indigenous People’s Fundamental Role to Build Climate Resilient and a Long Struggle over Cultural Identity”, RMI menyampaikan bahwa traditional ecological knowledge (pengetahuan ekologis tradisional) atau kearifan lokal masyarakat Selengkapnya tentangMengadvokasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Iklim[…]

Upaya Mendapatkan Akses Legal Lahan Garapan Di Wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Cianjur, Selasa 30 Mei 2019. Perwakilan dari Kelompok Tani Hutan (KTH) kampung Cipeucang dan kampung Ciwaluh didampingi oleh RMI melakukan pertemuan dengan pihak Kepala Bidang Wilayah III Bogor Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dalam rangka menindaklanjuti usulan Kemitraan Konservasi (KK) yang diajukan oleh KTH Cipeucang dan KTH Ciwaluh pada Desember 2018 lalu. Pertemuan ini Selengkapnya tentangUpaya Mendapatkan Akses Legal Lahan Garapan Di Wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango[…]

KLHK Tetapkan Peta Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase 1

Jakarta, 27 Mei 2019. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KLHK) meluncurkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase 1 di Jakarta. Peta tersebut untuk menjamin usulan-usulan di daerah yang telah memiliki subjek dan objek masyarakat hukum adat. Melalui SK nomor 312/MenLHK/Setjen/PSKL.1/4/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2019, ditetapkan peta hutan adat dan Selengkapnya tentangKLHK Tetapkan Peta Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase 1[…]

Ministry of Forestry and Environment Launching Indicative Map Customery Forest Area Phase 1

Ministry of Environment and Forestry (MoEF) launched the Decree and Map of the Customary Forest Indicative Area (WIHA) Phase 1 on May 27th 2019 in Jakarta, Indonesia. Instead of functioned as a new policy, the map is a tool to set the priority of working areas to be used for determining the customary forest, which Selengkapnya tentangMinistry of Forestry and Environment Launching Indicative Map Customery Forest Area Phase 1[…]

TNGHS Siap Bekerjasama Dengan Masyarakat Kasepuhan Mengelola Hutan Adat

LEBAK-Sabtu (02/03/19), Surat Keputusan (SK) penetapan Hutan Adat Kasepuhan Pasir Eurih sudah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL). Hal tersebut disampaikan secara implisit oleh Kepala Sub Direktorat Hutan Adat, Prasetyo Nugroho. “Berkas-berkas Masyarakat Pasir Eurih sudah ada di meja Jaro (Kepala Desa) Jaku, silakan menghubungi Pak Jaro Jaku, nanti ada sesuatu,“ Selengkapnya tentangTNGHS Siap Bekerjasama Dengan Masyarakat Kasepuhan Mengelola Hutan Adat[…]

Hutan Adat Kasepuhan Cirompang dan Kasepuhan Pasir Eurih Sudah Ditetapkan

LEBAK-Minggu (03/03/18) Tujuh Surat Keputusan (SK) penetapan Hutan Adat sudah ditandatangani Diretur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan Menteri LHK, Ibu Siti Nurbaya ke acara Riungan Gede Satuan Adat Banten Kidul (SABAKI) XI di Kasepuhan Citorek, Kecamatan Cibeber, Lebak-Banten. “Tahun 2019, kita Selengkapnya tentangHutan Adat Kasepuhan Cirompang dan Kasepuhan Pasir Eurih Sudah Ditetapkan[…]

Koperasi Selamatkan Hak Tenurial Masyarakat Adat

Koperasi Kasepuhan Jagaraksa Mandiri, yang berada di Kasepuhan Karang, Desa Jagaraksa, Kab. Lebak, Banten, mulai menunjukkan perannya sebagai lembaga keuangan mikro di tingkat desa. Di tengah masyarakat yang kesulitan mengakses keuangan, koperasi ini hadir menjembatani persoalan tersebut. Saat ini Koperasi Kasepuhan Jagaraksa Mandiri mengembangkan unit usaha simpan-pinjam. Keberadaan koperasi mampu menyelamatkan hak tenurial Masyarakat Adat Selengkapnya tentangKoperasi Selamatkan Hak Tenurial Masyarakat Adat[…]

Mengenali Perubahan Lingkungan, Nilai dan Aturan Adat Kasepuhan Pasir Eurih

Pada Jumat-Minggu, 14-16 Desember 2018 dilaksanakan Sekolah Lapang Hutan Adat (SLHA) Seri 2 di Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak. Peserta yang terlibat aktif dalam kegiatan ini adalah pemuda, tetua dan perempuan adat Kasepuhan Pasir Eurih. Selama tiga hari; peserta diajak untuk membuat peta partisipatif, perencanaan komunitas maupun mendapatkan beragam materi. Salah satu kegiatan SLHA Selengkapnya tentangMengenali Perubahan Lingkungan, Nilai dan Aturan Adat Kasepuhan Pasir Eurih[…]

Perempuan Perdesaan dan Hak Atas Tanah: Situasi di Indonesia

Indonesia masih menghadapi persoalan ketimpangan penguasaan tanah. Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukan bahwa tanah yang diketahui dimiliki perempuan hanya 15,88 persen dari 44 juta bidang (Mongabay.co.id, 2018). Tulisan ini disusun untuk mendorong pengakuan terhadap kepemilikan perempuan atas tanah serta pengakuan atas peran mereka dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Klik foto di bawah Selengkapnya tentangPerempuan Perdesaan dan Hak Atas Tanah: Situasi di Indonesia[…]

Belajar dari Proses Pra dan Paska Hutan Adat di Indonesia

Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara! Penetapan hutan adat secara legal merupakan bagian dari upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mengembalikan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya sebagai bagian dari hak kewarganegaraan. Didukung FAO, Rimbawan Muda Indonesia bersama Koalisi Hutan Adat melakukan riset berjudul “Belajar dari Proses Pra dan Paca Penetapan Hutan Adat Selengkapnya tentangBelajar dari Proses Pra dan Paska Hutan Adat di Indonesia[…]