Back and forth Protecting the Rights of Indigenous Peoples in Forest Areas

Recently, the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) issued a new regulation on Customary Forests, P. 17/2020 concerning Customary Forests and Private Forests. This regulation is the implementing regulation for the administration of Customary Forests that have been allowed since the Constitutional Court decision number 35/PUU-X/2012 (MK 35) which corrected Forestry Law number 41 of 1999 Selengkapnya tentangBack and forth Protecting the Rights of Indigenous Peoples in Forest Areas[…]

Maju Mundur Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Kawasan Hutan

Baru-baru ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan regulasi baru mengenai Hutan Adat, P.17 tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Peraturan ini menjadi peraturan pelaksana administrasi Hutan Adat yang dibolehkan sejak keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 (MK 35) yang mengkoreksi Undang-undang Kehutanan nomor 41 tahun 1999 dengan mengeluarkan Hutan Adat dari ketegori Selengkapnya tentangMaju Mundur Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Kawasan Hutan[…]

Learning to Manage the Environment from Indigenous Peoples

Indigenous people have their own local wisdom in protecting the environment and managing their natural resources. BRWA (2009) states that forests located in indigenous peoples’ territories are of good quality. Seeing this, the local wisdom should be an example for wider community, especially young people in protecting the environment. On July 25, 2020, Relawan4Life, a youth movement Selengkapnya tentangLearning to Manage the Environment from Indigenous Peoples[…]

Kasepuhan Cibedug Indigenous People in Protecting the Environment

The Sundanese indigenous people, or better known as the Kasepuhan indigenous people, have local wisdom in protecting their forests. They still depend a large part of their livelihood on the forest and develop habits to live in harmony with their surroundings. Forests and the Kasepuhan customary community are two things that cannot be separated.  Kasepuhan Cibedug is Selengkapnya tentangKasepuhan Cibedug Indigenous People in Protecting the Environment[…]

Policy Brief RUU Masyarakat Adat

Jika mendengar istilah ‘Masyarakat Adat’, masyarakat umum akan merujuk kepada sekelompok orang yang tinggal di perkampungan mengenakan baju adat, dan kerajinan tangan “etnik” yang menjadi cindera mata saat berkunjung ke daerahnya. Seromantis dan sesederhana itukah? Terkait dengan definisinya dalam pandangan  semantik, normatif, dan politis, ada perdebatan panjang tentang apa dan siapa itu Masyarakat Adat. Namun Selengkapnya tentangPolicy Brief RUU Masyarakat Adat[…]

Mengadvokasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Iklim

Pada Kamis, 4 September 2019, RMI berpartisipasi dalam Asia-Pacific Climate Week (APCW) yang diselenggrakan pada 2-6 September 2019 di Bangkok. Melalui presentasi yang berjudul “Indonesia’s Customary Forests: Indigenous People’s Fundamental Role to Build Climate Resilient and a Long Struggle over Cultural Identity”, RMI menyampaikan bahwa traditional ecological knowledge (pengetahuan ekologis tradisional) atau kearifan lokal masyarakat Selengkapnya tentangMengadvokasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Iklim[…]

Upaya Mendapatkan Akses Legal Lahan Garapan Di Wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Cianjur, Selasa 30 Mei 2019. Perwakilan dari Kelompok Tani Hutan (KTH) kampung Cipeucang dan kampung Ciwaluh didampingi oleh RMI melakukan pertemuan dengan pihak Kepala Bidang Wilayah III Bogor Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dalam rangka menindaklanjuti usulan Kemitraan Konservasi (KK) yang diajukan oleh KTH Cipeucang dan KTH Ciwaluh pada Desember 2018 lalu. Pertemuan ini Selengkapnya tentangUpaya Mendapatkan Akses Legal Lahan Garapan Di Wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango[…]

KLHK Tetapkan Peta Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase 1

Jakarta, 27 Mei 2019. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KLHK) meluncurkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase 1 di Jakarta. Peta tersebut untuk menjamin usulan-usulan di daerah yang telah memiliki subjek dan objek masyarakat hukum adat. Melalui SK nomor 312/MenLHK/Setjen/PSKL.1/4/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2019, ditetapkan peta hutan adat dan Selengkapnya tentangKLHK Tetapkan Peta Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase 1[…]

TNGHS Siap Bekerjasama Dengan Masyarakat Kasepuhan Mengelola Hutan Adat

LEBAK-Sabtu (02/03/19), Surat Keputusan (SK) penetapan Hutan Adat Kasepuhan Pasir Eurih sudah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL). Hal tersebut disampaikan secara implisit oleh Kepala Sub Direktorat Hutan Adat, Prasetyo Nugroho. “Berkas-berkas Masyarakat Pasir Eurih sudah ada di meja Jaro (Kepala Desa) Jaku, silakan menghubungi Pak Jaro Jaku, nanti ada sesuatu,“ Selengkapnya tentangTNGHS Siap Bekerjasama Dengan Masyarakat Kasepuhan Mengelola Hutan Adat[…]

Hutan Adat Kasepuhan Cirompang dan Kasepuhan Pasir Eurih Sudah Ditetapkan

LEBAK-Minggu (03/03/18) Tujuh Surat Keputusan (SK) penetapan Hutan Adat sudah ditandatangani Diretur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan Menteri LHK, Ibu Siti Nurbaya ke acara Riungan Gede Satuan Adat Banten Kidul (SABAKI) XI di Kasepuhan Citorek, Kecamatan Cibeber, Lebak-Banten. “Tahun 2019, kita Selengkapnya tentangHutan Adat Kasepuhan Cirompang dan Kasepuhan Pasir Eurih Sudah Ditetapkan[…]