Koperasi Selamatkan Hak Tenurial Masyarakat Adat

Koperasi Kasepuhan Jagaraksa Mandiri, yang berada di Kasepuhan Karang, Desa Jagaraksa, Kab. Lebak, Banten, mulai menunjukkan perannya sebagai lembaga keuangan mikro di tingkat desa. Di tengah masyarakat yang kesulitan mengakses keuangan, koperasi ini hadir menjembatani persoalan tersebut. Saat ini Koperasi Kasepuhan Jagaraksa Mandiri mengembangkan unit usaha simpan-pinjam. Keberadaan koperasi mampu menyelamatkan hak tenurial Masyarakat Adat Selengkapnya tentangKoperasi Selamatkan Hak Tenurial Masyarakat Adat[…]

Mengenali Perubahan Lingkungan, Nilai dan Aturan Adat Kasepuhan Pasir Eurih

Pada Jumat-Minggu, 14-16 Desember 2018 dilaksanakan Sekolah Lapang Hutan Adat (SLHA) Seri 2 di Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak. Peserta yang terlibat aktif dalam kegiatan ini adalah pemuda, tetua dan perempuan adat Kasepuhan Pasir Eurih. Selama tiga hari; peserta diajak untuk membuat peta partisipatif, perencanaan komunitas maupun mendapatkan beragam materi. Salah satu kegiatan SLHA Selengkapnya tentangMengenali Perubahan Lingkungan, Nilai dan Aturan Adat Kasepuhan Pasir Eurih[…]

Perempuan Perdesaan dan Hak Atas Tanah: Situasi di Indonesia

Indonesia masih menghadapi persoalan ketimpangan penguasaan tanah. Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukan bahwa tanah yang diketahui dimiliki perempuan hanya 15,88 persen dari 44 juta bidang (Mongabay.co.id, 2018). Tulisan ini disusun untuk mendorong pengakuan terhadap kepemilikan perempuan atas tanah serta pengakuan atas peran mereka dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Klik foto di bawah Selengkapnya tentangPerempuan Perdesaan dan Hak Atas Tanah: Situasi di Indonesia[…]

Belajar dari Proses Pra dan Paska Hutan Adat di Indonesia

Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara! Penetapan hutan adat secara legal merupakan bagian dari upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mengembalikan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya sebagai bagian dari hak kewarganegaraan. Didukung FAO, Rimbawan Muda Indonesia bersama Koalisi Hutan Adat melakukan riset berjudul “Belajar dari Proses Pra dan Paca Penetapan Hutan Adat Selengkapnya tentangBelajar dari Proses Pra dan Paska Hutan Adat di Indonesia[…]

Towards a Meaningful Acceleration of Customary Forests

Research Dissemination on Pre and Post Recognition of Customary Forests in Indonesia Friday (30/11) RMI disseminated learnings of research on the recognition of customary forests to relevant stakeholders. The research supported by the Food and Agriculture Organization (FAO) has been carried out for the past year by RMI together with several members of Koalisi Hutan Selengkapnya tentangTowards a Meaningful Acceleration of Customary Forests[…]

Pembelajaran dari Proses Penetapan Hutan Adat di Indonesia

Jakarta, RMI – Selama periode Februari-Juni 2018 RMI melakukan riset tentang Proses Pra dan Pasca Penetapan Hutan Adat di Indonesia bekerjasama dengan Koalisi Hutan Adat. Koalisi Hutan Adat ini terdiri dari HuMa (Jakarta), YMP (Sulteng), Bantaya (Sulteng), AMAN Sulsel, LBBT (Kalbar), dan Qbar (Sumbar). Hasil riset yang didukung oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) Selengkapnya tentangPembelajaran dari Proses Penetapan Hutan Adat di Indonesia[…]

RMI

Penetapan Hutan Adat Butuh Pembenahan Lebih Lanjut

Jakarta, RMI – Tercatat sudah 33 hutan adat yang ditetapkan oleh pemerintah pasca Putusan MK 35/PUU-X/2012 dengan luas 17.243,61 ha yang tersebar di 7 provinsi. Dengan demikian, rata-rata 11 hutan adat yang ditetapkan setiap tahunnya. Sejumlah hambatan masih ditemukan dalam proses penetapan hutan adat baik sebelum maupun setelah penetapan. Hal itu dikemukakan oleh Nia Ramdhaniaty, Selengkapnya tentangPenetapan Hutan Adat Butuh Pembenahan Lebih Lanjut[…]

Menuju Percepatan Hutan Adat yang Berkualitas

Catatan Diseminasi Riset Pra dan Pasca Pengakuan Hutan Adat di Indonesia Jumat (30/11) RMI melangsungkan diseminasi hasil riset mengenai penetapan Hutan Adat kepada para pemangku kepentingan terkait. Riset yang terlaksana atas dukungan Food and Agriculture Organization (FAO) ini telah dilakukan selama setahun terakhir oleh RMI bersama beberapa organisasi anggota Koalisi Hutan Adat yang terdiri dari Selengkapnya tentangMenuju Percepatan Hutan Adat yang Berkualitas[…]

Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia

Tergabung dengan Koalisi Kawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, Rimbawan Muda Indonesia (RMI) bersama 15 anggota koalisi lainnya menysun Policy Brief yang membahas masalah pengakuan masyarakat adat di Indonesia. Policy brief ini menjelaskan secara gamblang beberapa masalah pemenuhan hak asasi masyarakat adat, kritik atas RUU Masyarakat Adat yang ada saat ini, serta rekomendasi kebijakan yang diusulkan–sebagai tanggapan atas masalah dan Selengkapnya tentangMenjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia[…]

Pengusulan Bersama Penetapan Hutan Adat

Jakarta, Senin 05 November 2018. Perwakilan dari 20 Masyarakat Adat, didampingi oleh pemerintah daerah dan lembaga pendamping diterima langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam audiensi dan pengusulan bersama penetapan Hutan Adat. Salah satu komunitas Masyarakat Adat yang turut mengajukan usulan penetapan Hutan Adat mereka adalah masyarakat Kasepuhan Cibarani di Selengkapnya tentangPengusulan Bersama Penetapan Hutan Adat[…]