Press Release Koalisi CSO dan Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat dalam “Talkshow RUU Masyarakat Adat-#SahkanRUUMasyarakatAdat”

RUU Masyarakat Adat Menyatukan Keberagaman, Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat, dan Memperkuat Prinsip-prinsip Kebangsaan [Jakarta, 9 September 2020] Koalisi CSO dan Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat meminta agar Pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Perwakilan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian ATR/BPN RI, Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Selengkapnya tentangPress Release Koalisi CSO dan Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat dalam “Talkshow RUU Masyarakat Adat-#SahkanRUUMasyarakatAdat”[…]

Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Jakarta. 9 Agustus. Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) diperingati setiap tahunnya pada tanggal 9 Agustus. Momen bersejarah bagi Masyarakat Adat ditandai dengan keberhasilan menyuarakan kepentingannya di forum Internasional pada tahun 1994. Pada gilirannya perjuangan Masyarakat Adat di dalam pertemuan global mendorong adanya Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP, United Nations Declarations on the Selengkapnya tentangUrgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat[…]

Siaran Pers “KOALISI HUTAN ADAT TOLAK RUU CIPTA KERJA”

Jakarta, 16 Juli 2020. Koalisi Hutan Adat mengirimkan surat penolakan pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja. Koalisi Hutan Adat terdiri dari duabelas Lembaga yang fokus mendorong pengakuan dan penetapan wilayah adat masyarakat hukum adat sesuai amanat konstitusi dan Putusan MK 35/PUU-X/2012 mengirimkan surat penolakan RUU Cipta Kerja. Surat penolakan bertanggal 16 Juli 2020, yang ditujukan Selengkapnya tentangSiaran Pers “KOALISI HUTAN ADAT TOLAK RUU CIPTA KERJA”[…]

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat “Kontribusi Masyarakat Adat untuk Indonesia”

[Jakarta, 25 Februari 2020] Tidak terbantahkan lagi bahwa Masyarakat Adat aktor utama penjaga kelestarian lingkungan hidup, juga telah memberikan kontribusi ekonomi. “Riset yang dilakukan AMAN (2018) menunjukan bahwa nilai ekonomi pengelolaan sumber daya alam (SDA) di enam wilayah adat menghasilkan Rp 159,21 miliar per tahun, dan nilai jasa lingkungan mencapai Rp 170,77 miliar per tahun, Selengkapnya tentangSiaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat “Kontribusi Masyarakat Adat untuk Indonesia”[…]

Riungan Gede SABAKI XI: Terus Mendorong Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia

(Lebak, 1 Maret 2019) Hari ini (1/3) hingga Minggu (3/3), masyarakat adat Kasepuhan akan berkumpul di wewengkon (wilayah) adat Kasepuhan Citorek di Kabupaten Lebak, untuk mendorong pemenuhan hak-hak mereka sebagai masyarakat adat di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, juga jutaan orang masyarakat adat lain di Indonesia. Berkumpul dalam forum Kesatuan Adat Banten Kidul (SABAKI), sekitar 1500 Selengkapnya tentangRiungan Gede SABAKI XI: Terus Mendorong Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia[…]

Pengusulan Bersama Penetapan Hutan Adat

Jakarta, Senin 05 November 2018. Perwakilan dari 20 Masyarakat Adat, didampingi oleh pemerintah daerah dan lembaga pendamping diterima langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam audiensi dan pengusulan bersama penetapan Hutan Adat. Salah satu komunitas Masyarakat Adat yang turut mengajukan usulan penetapan Hutan Adat mereka adalah masyarakat Kasepuhan Cibarani di Selengkapnya tentangPengusulan Bersama Penetapan Hutan Adat[…]

BANDUNG DECLARATION 2018 – UNITED FOR LAND RIGHTS, PEACE AND JUSTICE

Adopted by the ILC 2018 Assembly of Members 1. We, Members of the International Land Coalition (ILC), on the 27th of September 2018, gathered in Bandung, Indonesia, for our Assembly of Members, following the Global Land Forum (GLF) under the kind hosting of the Government of the Republic of Indonesia and the Global Land Forum Selengkapnya tentangBANDUNG DECLARATION 2018 – UNITED FOR LAND RIGHTS, PEACE AND JUSTICE[…]

Siaran Pers ; Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Siaran Pers KOALISI MASYARAKAT SIPIL PENGAWAL RUU MASYARAKAT ADAT PEREMPUAN AMAN-JURNAL PEREMPUAN-KALYANAMITRA-DEBTWATCH INDONESIA-KEMITRAAN-LAKPESDAM-KOMNAS PEREMPUAN-AMAN-SAMDHANA INSTITUT-YLBHI-EKNAS WALHI-RIMBAWAN MUDA INDONESIA-SAWIT WATCH-MERDESA INSTITUT-KPA-PPMAN-LULUK ULIYAH-SATUNAMA-KOALISI PEREMPUAN INDONESIA-HUMA __________________________________________________________________________________ Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia Jakarta, 27 Agustus 2018 Amandemen UU 1945 menegaskan pengakuan negara terhadap keberadaan Masyarakat Adat, penegasan tersebut dapat dilihat dari Selengkapnya tentangSiaran Pers ; Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia[…]

Menuju Global Land Forum 2018 “United for Land Rights, Peace, and Justice”

Siaran Pers Panitia Nasional GLF 2018 dan International Land Coalition (ILC) Global Land Forum (GLF) merupakan forum pertanahan global terbesar di dunia. Forum ini dihadiri sedikitnya 900 peserta dari 77 negara yang mewakili organisasi pembangunan internasional, badan badan PBB, lembaga pemerintah, akademisi hingga organisasi masyarakat sipil. Pertemuan GLF diselenggarakan oleh International Land Coalition (ILC) bekerjasama Selengkapnya tentangMenuju Global Land Forum 2018 “United for Land Rights, Peace, and Justice”[…]

Tiga Anak Muda SMN ikut acara RCYPM di Thailand

Penulis: Rahma Novianti (Koordinator SMN Regional Jawa) Editor: Novytya Ariyanti (Staf Knowledge Management RMI) Tig anak muda  perwakilan Suara Muda Nusantara (SMN) Indonesia mengikuti acara Regional Children and Youth Patners Meeting (RCYPM) ke 4 di Tawan Resort, Rayong, Thailand pada tanggal 1-3 Desember 2017. Tiga anak muda tersebut ialah Rahma Novianti, Mutia Tria Ningsih, Meilinda Selengkapnya tentangTiga Anak Muda SMN ikut acara RCYPM di Thailand[…]