Nyoreang Alam Ka Tukang
Nyawang Anu Bakal datang

FOKUS KAMI

Jender dan Pengelolaan SDA

Hal ini tidak hanya tentang perempuan dan pengelolaan SDA. Ini adalah tentang kita Semua.

Regenerasi Pengelolaan SDA

Pemuda sebagai generasi. Pemuda sebagai transisi. Pemuda sebagai pencipta.

Kepemimpinan Perempuan dan Pemuda dalam PSDA

Pemimpin boleh satu, namun kepemimpinan harus dimiliki semua orang, termasuk perempuan dan pemuda, untuk pengelolaan sumber daya alam yang lestari dan berkeadilan.

Ekonomi Kerakyatan

Berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Kedaulatan ekonomi bukan hanya tentang kebutuhan dan keinginan yang terpenuhi.

Kebijakan Pengelolaan SDA yang Inklusif

Kebijakan, seperti kata dasarnya "bijak", semestinya memunculkan kebaikan. Apakah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam sudah dapat memunculkan rasa keadilan dalam masyarakat?

KABAR TERKINI

VOICE-Web

Being and Becoming Indigenous: Voice of Indigenous Youth

“How do you perceive your identity as being indigenous in present days, when modernization, especially information technology and digitalisation have further changed the way we interact with our surroundings, and have further influenced the way we see things, including to contribute to the stigma attached to indigenous communities and those…
Pare Gede

Padi Varietas Lokal, Sumber Keanekaragaman Hayati Yang Sangat Berharga

Mungkin sebagian dari kita mengetahui bahwa dulu ada padi unggulan nasional bernama IR 64. IR 64 hanyalah salah satu dari nama-nama padi yang diluncurkan pada tahun 1986 oleh Presiden Soeharto pada tahun 1986[1]. Padi IR, padi pemerintah, padi unggul. Begitu sering disebut oleh semua orang. Selain itu ada juga padi…
WhatsApp Image 2020-07-16 at 17.07.17

Siaran Pers “KOALISI HUTAN ADAT TOLAK RUU CIPTA KERJA”

Jakarta, 16 Juli 2020. Koalisi Hutan Adat mengirimkan surat penolakan pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja. Koalisi Hutan Adat terdiri dari duabelas Lembaga yang fokus mendorong pengakuan dan penetapan wilayah adat masyarakat hukum adat sesuai amanat konstitusi dan Putusan MK 35/PUU-X/2012 mengirimkan surat penolakan RUU Cipta Kerja. Surat penolakan bertanggal…
DISARING – Web

Disaring, Kegiatan Relawan 4 Life Di Tengah Pandemi

Sejak pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, gerakan anak muda dampingan RMI, Relawan 4 Life, aktif  melakukan kegiatan sederhana dan bermanfaat, seperti Diskusi Daring (Disaring). Sebagai kegiatan yang mendukung gerakan #physicaldistancing, diskusi ini dilakukan secara online, baik melalui aplikasi Zoom dan siaran langsung di Youtube Relawan 4 Life, atau siaran langsung…

PUBLIKASI

Lembar Fakta & Infografis

Siaran Pers

Kertas Kebijakan

Buku

Produk Hukum Terkait

TENTANG KAMI

The Indonesian Institute for Forest and Environment

RMI-The Indonesian Institute for Forest and Environment adalah sebuah organisasi nirlaba independen yang memfokuskan diri pada isu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup lestari berbasis masyarakat. Organisasi ini didirikan di Bogor pada 18 September 1992 dan terdaftar secara resmi di DepKumHam tahun 2012. Untuk mencapai visinya, RMI melakukan program di tingkat pemerintah lokal dan nasional juga berjejaring dengan berbagai organisasi di berbagai tingkat hingga internasional. Program-program RMI dijalankan melalui seri aktivitas pengorganisasian masyarakat, riset aksi, kampanye publik, advokasi kebijakan dan pengembangan wirausaha agraria berbasis keanekaragaman hayati dan budaya lokal.

Dalam mencapai visinya, RMI menekankan pada terwujudnya keadilan jender dalam pengelolaan sumber daya alam, serta terencananya reproduksi sosial dan regenerasi pengelolaan sumber daya alam.

 

FOTO

DUKUNG KAMI

Kedai Halimun
Relawan4Life_3
Relawan4life
Magang
DONASI

HUBUNGI KAMI

KERJA RMI

Pengorganisasian Masyarakat

Kesadaran kritis dan keputusan pengelolaan SDA

Pengelolaan Pengetahuan

Pengelolaan database, riset dan publikasi

Kampanye Publik

Penggalangan dukungan publik untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat

Advokasi Kebijakan

Advokasi kebijakan berbasis situasi lapangan