29 Januari 2019

Kebijakan Pengelolaan SDA yang Inklusif

Kebijakan sejatinya disusun oleh Negara untuk kemakmuran rakyat. Perwujudan kemakmuran rakyat adalah memastikan perubahan positif terjadi pada pihak-pihak marjinal, yang hanya terwujud dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, hal ini berwujud pada perbaikan kondisi ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki tanah, atau akses terhadap tanah, dan sumber daya alam lain. Mereka adalah petani tanpa tanah, petani gurem, masyarakat adat, baik perempuan, laki-laki, tua dan muda.

Umumnya, pihak-pihak yang paling sering merasakan ketidakadilan adalah pihak-pihak yang disebut di atas. Mengapa? karena mereka berada jauh dari lingkaran kekuasaan dan pengambil kebijakan sehingga suara-suara mereka tidak otomatis sampai kepada para pengambil kebijakan tersebut.

Untuk itu, bersama dengan koalisi dan jaringan, RMI mendorong proses kebijakan, mulai dari penyusunan, implementasi, dan monitoring-evaluasinya yang berdasarkan pada situasi lapangan, termasuk mendorong agar monitoring dan evaluasi keberhasilan yang dilakukan Negara merujuk pada perencanaan komunitas yang dibangun oleh tiap-tiap satuan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui riset aksi partisipatif, penyusunan kertas posisi dan rekomendasi kebijakan, yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

RMI melihat bahwa kerja kolaboratif dengan banyak pihak menjadi kunci terjadinya perubahan kebijakan PSDA menuju arah yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Bagaimana kondisi kebijakan di lokalitasmu, sejauh mana kamu terlibat dalam penyusunannya?

Mengadvokasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Iklim

Pada Kamis, 4 September 2019, RMI berpartisipasi dalam Asia-Pacific Climate Week (APCW) yang diselenggrakan pada 2-6 September 2019 di Bangkok. …

Upaya Mendapatkan Akses Legal Lahan Garapan Di Wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Cianjur, Selasa 30 Mei 2019. Perwakilan dari Kelompok Tani Hutan (KTH) kampung Cipeucang dan kampung Ciwaluh didampingi oleh RMI melakukan …

KLHK Tetapkan Peta Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase 1

Jakarta, 27 Mei 2019. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KLHK) meluncurkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase …