Hari Bumi: Saatnya Mengingat Kearifan Lokal dalam Menjaga Keseimbangan Alam

Peringatan Hari Bumi Sedunia terkait erat dengan perubahan iklim yang terjadi. Perubahan iklim menjadi salah satu isu terpenting dalam kehidupan manusia saat ini. Sejak terjadinya revolusi industri sekitar abad ke-18, telah terjadi peningkatan produksi dan berkurangnya luas tutupan hutan di seluruh dunia. Menurut harian The Guardian (www.guardian.com) pada 12 September 2019, setiap tahunnya dunia kehilangan Selengkapnya tentangHari Bumi: Saatnya Mengingat Kearifan Lokal dalam Menjaga Keseimbangan Alam[…]

KLHK Tetapkan Peta Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase 1

Jakarta, 27 Mei 2019. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KLHK) meluncurkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase 1 di Jakarta. Peta tersebut untuk menjamin usulan-usulan di daerah yang telah memiliki subjek dan objek masyarakat hukum adat. Melalui SK nomor 312/MenLHK/Setjen/PSKL.1/4/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2019, ditetapkan peta hutan adat dan Selengkapnya tentangKLHK Tetapkan Peta Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase 1[…]

Koperasi Jayasana Desa Cibarani Ganti Pengurus

LEBAK-(22/03/2019) Masyarakat adalah poros penggerak kemajuan suatu desa. Kesadaran ini tengah terlihat pada masyarakat Kasepuhan Cibarani yang berdiam di Desa Cibarani, Kecamatan Cirinten, Lebak, Banten. Di sebuah hari yang cerah pada 22 Maret 2019, masyarakat Kasepuhan Cibarani berkumpul untuk membentuk koperasi dan membuat kesepakatan jumlah nominal simpanan wajib dan simpanan pokok yang harus dikeluarkan oleh Selengkapnya tentangKoperasi Jayasana Desa Cibarani Ganti Pengurus[…]

Masyarakat Bojongmanik Serahkan Usulan IPHPS kepada Dirjen PSKL

Lebak, RMI – Difasilitasi oleh Rimbawan Muda Indonesia (RMI) perwakilan Kelompok Tani Hutan Ongkol Beulah (Desa Harjawana) dan perwakilan Kelompok Tani Hutan Bitung Raya (Desa Pasir Bitung) menyerahkan usulan Izin Pemanfaatan Perhutanan Sosial atau IPHPS kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto di lokasi Perhutani, Desa Harjawana, Kecamatan Bojongmanik, Lebak, Banten, Jumat Selengkapnya tentangMasyarakat Bojongmanik Serahkan Usulan IPHPS kepada Dirjen PSKL[…]

Memperkuat Keberadaan Masyarakat Adat Lewat Pendidikan Layanan Khusus

Jakarta, RMI – Sebanyak 67 undangan dari berbagai pihak menghadiri kegiatan dan terlibat aktif dalam proses penyusunan rekomendasi dan rencana implementasi Program Pendidikan Layanan Khusus bagi Masyarakat Adat. Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari di Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jakarta Senin-Selasa (3-4/12/2018). “Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan dan mengembangkan panduan implementasi pendidikan layanan khusus bagi Masyarakat Adat,” Selengkapnya tentangMemperkuat Keberadaan Masyarakat Adat Lewat Pendidikan Layanan Khusus[…]

Menuju Percepatan Hutan Adat yang Berkualitas

Catatan Diseminasi Riset Pra dan Pasca Pengakuan Hutan Adat di Indonesia Jumat (30/11) RMI melangsungkan diseminasi hasil riset mengenai penetapan Hutan Adat kepada para pemangku kepentingan terkait. Riset yang terlaksana atas dukungan Food and Agriculture Organization (FAO) ini telah dilakukan selama setahun terakhir oleh RMI bersama beberapa organisasi anggota Koalisi Hutan Adat yang terdiri dari Selengkapnya tentangMenuju Percepatan Hutan Adat yang Berkualitas[…]

Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia

Tergabung dengan Koalisi Kawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, Rimbawan Muda Indonesia (RMI) bersama 15 anggota koalisi lainnya menysun Policy Brief yang membahas masalah pengakuan masyarakat adat di Indonesia. Policy brief ini menjelaskan secara gamblang beberapa masalah pemenuhan hak asasi masyarakat adat, kritik atas RUU Masyarakat Adat yang ada saat ini, serta rekomendasi kebijakan yang diusulkan–sebagai tanggapan atas masalah dan Selengkapnya tentangMenjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia[…]

Pengusulan Bersama Penetapan Hutan Adat

Jakarta, Senin 05 November 2018. Perwakilan dari 20 Masyarakat Adat, didampingi oleh pemerintah daerah dan lembaga pendamping diterima langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam audiensi dan pengusulan bersama penetapan Hutan Adat. Salah satu komunitas Masyarakat Adat yang turut mengajukan usulan penetapan Hutan Adat mereka adalah masyarakat Kasepuhan Cibarani di Selengkapnya tentangPengusulan Bersama Penetapan Hutan Adat[…]