Search

Kabar Terbaru

MA Baduy dalam Proses Pengajuan IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial)

Perwakilan masyarakat adat Baduy dalam proses pengajuan IPHPS di Kantor Setneg dan KSP
Perwakilan masyarakat adat Baduy dalam proses pengajuan IPHPS di Kantor Setneg dan KSP
Jakarta – Rimbawan Muda Indonesia (RMI) mendampingi tujuh orang perwakilan masyarakat adat Baduy untuk bertemu dengan sejumlah petinggi di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) dan Kantor Staf Presiden (KSP) pada hari Kamis, 16 Agustus lalu. Difasilitasi oleh Staf Komunikasi Setneg Marisa Hamid dan Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Chalid Muhammad, masyarakat adat Baduy menyampaikan tujuannya terkait kebutuhan lahan huma (padi ladang) dan identitas kependudukan dengan mencantumkan Sunda Wiwitan dalam kolom agama.

Menurut Yosfi Aldi dari RMI “Untuk saat ini, IPHPS merupakan skema yang dianggap cocok mengingat belum ada skema lain yang bisa mengakomodir kebutuhan lahan. Misalnya, menggunakan Dana Desa (DD) untuk pengadaan tanah”. Menurut Peraturan Menteri LHK No. 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, “Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) adalah usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energy air, pemanfatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi”.

Berdiskusi dengan Sukardi Rinakit di Kantor Staf Khusus Presiden (Dok : RMI)
Berdiskusi dengan Sukardi Rinakit di Kantor Staf Khusus Presiden (Dok : RMI)
Sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan terkait lahan huma masyarakat adat Baduy direncanakan akan mengajukan IPHPS didampingi oleh RMI. Lebih lanjut pihak-pihak yang ditemui di Setneg dan KSP sangat mendukung proses pengajuan IPHPS yang sedang berjalan. Bahkan KSP siap untk membantu dalam menyiapkan surat pernyataan bahwa lahan yang menjadi calon IPHPS tersebut sedang dalam proses. Bagi masyarakat Baduy, surat ini sangat penting guna mengantisipasi potensi konflik di lapangan. Chalid Muhammad akan mendorong Menteri LHK mengeluarkan sejumlah diskresi dalam menerbitkan SK IPHPS. Seperti diketahui masyarakat Baduy sudah beberapa tahun lalu menyampaikan kebutuhan lahan ini ke pemerintahan pusat. Namun baru beberapa bulan ini ditemukan skema yang dianggap cocok berupa Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

Sejalan dengan itu, RMI terus memperkuat dan mendampingi masyarakat Baduy dalam memenuhi syarat administrasi pengajuan IPHPS.

Penulis : Yosfi Aldi (ed; Reni A)

Recent News

DSCF4752
Masyarakat Baduy dan Tantangannya: Seba Bukan Hanya Sekadar Perayaan Rutin Tahunan.
3-1
Partisipasi Kaum Muda Demokratis: Mulai dari Lokal
2
Langkah Kolaboratif Pendokumentasian dan Pelestarian Keragaman Pangan Lokal Nusantara
2-1
Peran Krusial Perempuan dan Generasi Muda dalam Konferensi Tenurial 2023
WhatsApp-Image-2024-04-22-at-10.40
Demokrasi dalam Kacamata Masyarakat Adat
IMG_20231209_120656
Konsolidasi 2024 Masyarakat Kasepuhan Bongkok Untuk Perjuangan Hak Pengakuan Hutan Adat
3
Sekelumit Cerita dari Teh Jarsih bersama Kelompok Lodong dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kasepuhan Cibarani
DSCF2674_15_11zon
Acara Puncak dan Penutupan Festival Pare Ketan 2023
DSCF2287_21_11zon
Batur Ngawangkong #2: Refleksi dan Rekomendasi dari Forum KAWAL
DSCF2060_1_11zon
Batur Ngawangkong #1: Peningkatan Kapasitas Forum KAWAL di Festival Pare Ketan 2023
Follow by Email
YouTube
YouTube
Instagram