Pemda Lebak Dukung Layanan Inklusif KTP-el Masyarakat Baduy

RMI melakukan audiensi dengan Asisten Daerah (ASDA) II Pemda Lebak untuk mendorong layanan administrasi kependudukan inklusif bagi Masyarakat Baduy pada Rabu (17/7/2019) di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.

Pemerintah Kabupaten Lebak sangat mendukung pemenuhan administrasi kependudukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) bagi Masyarakat Baduy. Hal tersebut mengemuka saat pertemuan RMI dengan jajaran Pemda Lebak di ruangan Asisten Daerah III, Rabu, 17/7/2019.

Berdasarkan kajian yang dilakukan RMI, diketahui bahwa masih banyak Masyarakat Baduy yang belum mendapatkan KTP-el dan KK. Menanggapi persoalan ini, RMI kemudian mendorong dilakukannya audiensi dengan Pemda Lebak. Dalam catatan RMI dari sekitar 12.000 jiwa total warga Baduy Dalam dan Luar, baru 25 persennya (± 3.000 jiwa) saja yang telah memiliki KTP-el. Diperkirakan jumlah warga Baduy Dalam yang memiliki KTP-el juga kurang dari 100 orang.

Sejauh ini layanan KTP-el bagi masyarakat Baduy sudah dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatat Sipil (Disdukcapil). Ada juga program ‘jemput bola’ untuk warga Baduy yang belum melakukan perekaman dan belum memiliki KTP-el. Program ini pernah dilaksanakan tahun 2013, 2017, dan 2018 bertempat di Ciboleger, Desa Kanekes. Namun terkait hal ini, sejumlah keluhan pun dilontarkan oleh masyarakat.

Keluhan Masyarakat Baduy utamanya bertalian dengan rumit dan lamanya birokrasi pembuatan KTP-el itu sendiri. Walaupun sudah melakukan perekaman beberapa kali namun KTP-el tidak kunjung didapatkan warga Baduy. Seringkali blanko di disdukcapil juga kosong. Inisiatif ‘jemput bola’ (perekaman KTP-el warga Baduy) juga dilakukan di waktu yang kurang tepat dan dalam jangka waktu yang pendek (biasanya dari pukul 09.00-16.00 WIB). Sedangkan di jam-jam tersebut warga Baduy ada di ladang humanya dan baru pulang menjelang malam ketika kegiatan perekaman telah berakhir. Kesalahan data dalam KTP-el juga diakui membingungkan Masyarakat Baduy.

Masih banyaknya Masyarakat Baduy yang belum memiliki KTP-el membuat layanan khusus administrasi kependudukan dibutuhkan, apalagi mengingat kekhasan budaya yang dimiliki Masyarakat Baduy. RMI mengusulkan, jika memungkinkan, Disdukcapil dapat meninggalkan sejumlah perangkat pencatatan administrasi kependudukan di Desa Kanekes setelah melatih perangkat desa terlebih dahulu. Hal ini ditujukan supaya proses perekaman KTP-el bisa dilakukan secara maksimal. Proses perekaman nantinya juga bisa dilakukan pada malam hari mengingat siangnya banyak masyarakat Baduy yang masih bekerja di ladang.

Menanggapi kondisi ini, Asisten Daerah II mengatakan, kita mendukung perekaman KTP-el untuk masyarakat Baduy dan menerima rekomendasi peningkatan layanan administrasi kependudukan yang diserahkan oleh RMI. Pemda Lebak akan mengupayakan lebih banyak titik perekaman KTP-el untuk menjangkau warga Baduy Dalam. Selain itu RMI juga diimbau untuk mendampingi Pemdes Kanekes membuat surat permintaan pelayanan KTP-el yang ditujukan kepada Bupati Lebak. Lebih jauh mekanisme teknis layanan administrasi kependudukan ini akan dibicarakan lebih dalam oleh Asisten Daerah II dengan pihak Disdukcapil Kabupaten Lebak.

Seperti diketahui saat ini Masyarakat Baduy bersama Masyarakat Desa Pasir Bitung tengah mengusulkan skema Kemitraan Kehutanan dalam bentuk Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK). Namun Masyarakat Baduy sendiri kesulitan mengajukan Kulin KK tersebut karena masih banyak diantara mereka yang belum memiliki KTP-el sebagai salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Atas dasar itulah, RMI—yang memfasilitasi pengajuan Kulink KK ini—secara paralel juga mendorong pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi Masyarakat Baduy.

Penulis: Yosfi Aldi

Editor: Supriadi

You may also like...