oleh admins | Feb 6, 2019 | Ekonomi Kerakyatan, Kebijakan Pengelolaan SDA yang Inklusif
Diskusi dengan para pengurus dan peminjam dana (penerima manfaat unit usaha simpan-pinjam) Koperasi Kasepuhan Jagaraksa Mandiri dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) koperasi; 22-24 Januari 2019. Koperasi Kasepuhan Jagaraksa Mandiri, yang berada di Kasepuhan...
oleh admins | Jan 29, 2019 | Kebijakan Pengelolaan SDA yang Inklusif, Regenerasi Pengelolaan SDA
Pada Jumat-Minggu, 14-16 Desember 2018 dilaksanakan Sekolah Lapang Hutan Adat (SLHA) Seri 2 di Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak. Peserta yang terlibat aktif dalam kegiatan ini adalah pemuda, tetua dan perempuan adat Kasepuhan Pasir Eurih. Selama...
oleh admins | Jan 29, 2019 | Jender dan Pengelolaan SDA, Kebijakan Pengelolaan SDA yang Inklusif, Pengelolaan Pengetahuan
Indonesia masih menghadapi persoalan ketimpangan penguasaan tanah. Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukan bahwa tanah yang diketahui dimiliki perempuan hanya 15,88 persen dari 44 juta bidang (Mongabay.co.id, 2018). Tulisan ini disusun untuk mendorong...
oleh admins | Jan 28, 2019 | Kebijakan Pengelolaan SDA yang Inklusif, Kepemimpinan Perempuan dan Pemuda dalam PSDA, Kertas Kebijakan, Publikasi
Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara! Penetapan hutan adat secara legal merupakan bagian dari upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mengembalikan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya sebagai bagian dari hak kewarganegaraan. Didukung FAO, Rimbawan...
oleh admins | Jan 28, 2019 | Kepemimpinan Perempuan dan Pemuda dalam PSDA
Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto menerima usulan Perhutanan Sosial yang diajukan Masyarakat Adat Baduy bersama Kelompok Tani Hutan (KTH) Ongkol Beulah, Desa Harjawana dan KTH Bitung Raya, Desa Pasir Bitung. Credit: Lukmi...
