oleh admins | Feb 25, 2022 | Advokasi Kebijakan, Kebijakan Pengelolaan SDA yang Inklusif, Pengorganisasian Masyarakat
Slot Deposit Dana – Diakhir tahun 2021, tepatnya tanggal 29 Desember 2021 lalu, KTH Ciwaluh, Desa Wates Jaya, Kec. Cigombong dan KTH Cipeucang, Desa Pasir Buncir, Kec. Caringin, Kab. Bogor, mendapatkan undangan dari Balai Besar Taman Nasional Gunung...
oleh admins | Feb 4, 2022 | Advokasi Kebijakan, Kampanye Publik
Pada tanggal 27 Januari 2022, telah berlangsung seminar dengan tema Pengelolaan Hutan Adat Pasca Penetapan Hak yang dilaksanakan secara hybrid, luring dan daring, sebagai salah satu bagian dari rangkaian Festival PeSoNa Kopi Agroforestry 2022. Seminar yang...
oleh admins | Feb 16, 2021 | Advokasi Kebijakan, Kepemimpinan Perempuan dan Pemuda dalam PSDA
Keterlibatan generasi muda dan perempuan adat dalam Majelis Permusyawaratan Masyarakat Kasepuhan (MPMK) merupakan hal yang harus diapresiasi dan dikawal. Pasalnya, selama ini pemuda adat jarang dilibatkan dalam kegiatan adat, pengelolaan hutan, dan proses pengambilan...
oleh admins | Nov 18, 2020 | Advokasi Kebijakan
Agenda pembangunan hari ini dibangun atas asumsi bahwa ekonomi merupakan indikator utama wellbeing. Produk Domestik Bruto (PDB) masih banyak digunakan untuk mengukur pertumbuhan dan menunjukkan status/tingkat ekonomi. Hal tersebut menyebabkan pendekatan yang...
oleh admins | Okt 13, 2020 | Advokasi Kebijakan, Kampanye Publik, Kebijakan Pengelolaan SDA yang Inklusif, Pengelolaan Pengetahuan
Recently, the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) issued a new regulation on Customary Forests, P. 17/2020 concerning Customary Forests and Private Forests. This regulation is the implementing regulation for the administration of Customary Forests that...
oleh admins | Okt 13, 2020 | Advokasi Kebijakan, Kebijakan Pengelolaan SDA yang Inklusif
Baru-baru ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan regulasi baru mengenai Hutan Adat, P.17 tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Peraturan ini menjadi peraturan pelaksana administrasi Hutan Adat yang dibolehkan sejak keputusan Mahkamah...
