Tergabung dengan Koalisi Kawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, Rimbawan Muda Indonesia (RMI) bersama 15 anggota koalisi lainnya menysun Policy Brief yang membahas masalah pengakuan masyarakat adat di Indonesia. Policy brief ini menjelaskan secara gamblang beberapa masalah pemenuhan hak asasi masyarakat adat, kritik atas RUU Masyarakat Adat yang ada saat ini, serta rekomendasi kebijakan yang diusulkan–sebagai tanggapan atas masalah dan kritik atas RUU yang diuraikan …
Kategori: Advokasi Kebijakan
Pengusulan Bersama Penetapan Hutan Adat
Jakarta, Senin 05 November 2018. Perwakilan dari 20 Masyarakat Adat, didampingi oleh pemerintah daerah dan lembaga pendamping diterima langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam audiensi dan pengusulan bersama penetapan Hutan Adat. Salah satu komunitas Masyarakat Adat yang turut mengajukan usulan penetapan Hutan Adat mereka adalah masyarakat Kasepuhan Cibarani di Desa Cibarani, Kecamatan Cirinten, Kabupaten …
BANDUNG DECLARATION 2018 – UNITED FOR LAND RIGHTS, PEACE AND JUSTICE
Adopted by the ILC 2018 Assembly of Members 1. We, Members of the International Land Coalition (ILC), on the 27th of September 2018, gathered in Bandung, Indonesia, for our Assembly of Members, following the Global Land Forum (GLF) under the kind hosting of the Government of the Republic of Indonesia and the Global Land Forum National Organizing Committee. We represent …
We’re Hiring!! Community Organizer Staff
Lowongan Pekerjaan Staf Community Organizer Terms of Reference Judul Penugasan: Staf Community Organizer (Divisi Pengorganisasian Masyarakat) Starting date: as soon as possible Status posisi: Penuh-waktu Latar Belakang RMI (Rimbawan Muda Indonesia) adalah organisasi non-pemerintah berbentuk yayasan yang berdiri sejak tahun 1992 di Bogor, Jawa Barat. Visi kami adalah terwujudnya kedaulatan rakyat, perempuan dan laki-laki, atas tanah dan sumber daya alam …
Selangkah Lagi, Hutan Adat Kasepuhan Cirompang dan Kasepuhan Pasir Eurih Ditetapkan
Lebak – Banten, Kepastian akan hak masyarakat Kasepuhan Cirompang dan Kasepuhan Pasir Eurih, Kabupaten Lebak, Banten, atas hutannya kini mulai terjawab. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) melakukan proses verifikasi Hutan Adat Kasepuhan Cirompang dan Kasepuhan Pasir Eurih, Kamis (30/8). Proses verifikasi dilakukan secara paralel di masing-masing hutan adat. Dengan membagi …
MA Baduy dalam Proses Pengajuan IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial)
Jakarta – Rimbawan Muda Indonesia (RMI) mendampingi tujuh orang perwakilan masyarakat adat Baduy untuk bertemu dengan sejumlah petinggi di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) dan Kantor Staf Presiden (KSP) pada hari Kamis, 16 Agustus lalu. Difasilitasi oleh Staf Komunikasi Setneg Marisa Hamid dan Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Chalid Muhammad, masyarakat adat Baduy menyampaikan tujuannya terkait kebutuhan lahan …