The Link to Papers and Proceeding on Land and Water Governance Workshop (silakan unduh di sini): SA Workshop Proceedings Bulan Juni 2015 lalu, Mardha Tillah, Manajer Kampanye dan Advokasi Kebijakan RMI, diundang untuk mempresentasikan studi kasus dan papernya oleh panitia Coordinated Land and Water Governance Workshop di Pretoria, Afrika Selatan. Lokakarya ini diadakan oleh International Land Coalition (ILC), Global Water Partnership (GWP) dan …
Kategori: Advokasi Kebijakan
“Pendekatan Berbasis Hak Anak dan Implementasinya”
Kuliah Singkat kali ini membahas tentang pendekatan berbasis hak anak dengan narasumber Bambang ‘Kirik’ Ertanto (TAF). Sekitar 25 orang mengikuti acara yang diselenggarakan di kantor RMI pada 10 November 2015. Mardha Tillah (RMI) sebagai moderator membuka dengan memperkenalkan narasumber yang telah memiliki pengalaman panjang dalam bekerja bersama anak dan mengorganisir komunitas anak. “Sebelum bergabung dengan TAF, Mas Kirik gabung dengan …
Belum Jelas: Pelaksanaan Pengurusan Perhutanan Sosial Pasca UU 23/2014
[Jakarta, 19 Oktober 2015] Hari ini tiga kementerian hadir dalam pembahasan mengenai peluang dan tantangan penerapan UU No.23/2014 terhadap perwujudan perhutanan sosial di Indonesia yang dilakukan di Jakarta pada 19 Oktober 2015. Tiga kementerian ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Dalam Negeri yang memberi pandangan dan penjelasan kepada peserta yang mewakili unsur …
Unpak Melatih Guru PAUD dan Guru SD Kelas Rendah di Caringin Bogor
Unpak – Berawal dari observasi sejumlah mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Progran Studi Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Pakuan (Unpak) Bogor terhadap banyaknya anak usia dini yang memilih tidak bersekolah daripada bersekolah di Desa Cigombong, Kecamatan Caringin, Bogor Jawa Barat. Kegiatan ini mendorong para mahasiswa untuk melakukan pelatihan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan guru kelas rendah …
Pelatihan Implementasi UU Desa di Desa Cirompang dan Jagaraksa
Keberadaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembangunan nasional yang selama ini berpusat di kota besar. Upaya mewujudkan hal tersebut tentu perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam membangun desanya, termasuk kemampuan dalam mengelola keuangan yang telah dianggarkan untuk masing-masing desa. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Yayasan RMI memfasilitasi peningkatan kapasitas perangkat …
Pemantapan Wilayah untuk Penegasan Hak!
“Kum sadayana, Hatur nuhun ka para karuhun” Olot Dalim membuka acara. Perwakilan 33 komunitas dari Kesatuan Adat Banten Kidul, berkumpul di Kasepuhan Cibadak, Desa Warung Banten, Lebak. Selama dua hari, 10-11 April, para perwakilan kasepuhan berdiskusi tentang wilayah adat sebagai bahan untuk penguatan hak-hak masyarakat adat di wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul. Hadir dalam riungan ini juga adalah organisasi-organisasi pendamping …
