oleh admins | Jan 29, 2019 | Jender dan Pengelolaan SDA, Kebijakan Pengelolaan SDA yang Inklusif, Pengelolaan Pengetahuan
Indonesia masih menghadapi persoalan ketimpangan penguasaan tanah. Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukan bahwa tanah yang diketahui dimiliki perempuan hanya 15,88 persen dari 44 juta bidang (Mongabay.co.id, 2018). Tulisan ini disusun untuk mendorong...
oleh admins | Jan 28, 2019 | Pengelolaan Pengetahuan
Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara! Penetapan hutan adat secara legal merupakan bagian dari upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mengembalikan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya sebagai bagian dari hak kewarganegaraan. Didukung FAO, Rimbawan...
oleh admins | Des 7, 2018 | Kebijakan Pengelolaan SDA yang Inklusif, Pengelolaan Pengetahuan
Research Dissemination on Pre and Post Recognition of Customary Forests in Indonesia Friday (30/11) RMI disseminated learnings of research on the recognition of customary forests to relevant stakeholders. The research supported by the Food and Agriculture Organization...
oleh admins | Des 5, 2018 | Kebijakan Pengelolaan SDA yang Inklusif, Pengelolaan Pengetahuan
Jakarta, RMI – Selama periode Februari-Juni 2018 RMI melakukan riset tentang Proses Pra dan Pasca Penetapan Hutan Adat di Indonesia bekerjasama dengan Koalisi Hutan Adat. Koalisi Hutan Adat ini terdiri dari HuMa (Jakarta), YMP (Sulteng), Bantaya (Sulteng), AMAN...
oleh admins | Des 2, 2018 | Kebijakan Pengelolaan SDA yang Inklusif, Pengelolaan Pengetahuan
Jakarta, RMI – Tercatat sudah 33 hutan adat yang ditetapkan oleh pemerintah pasca Putusan MK 35/PUU-X/2012 dengan luas 17.243,61 ha yang tersebar di 7 provinsi. Dengan demikian, rata-rata 11 hutan adat yang ditetapkan setiap tahunnya. Sejumlah hambatan masih...
oleh admins | Nov 27, 2018 | Pengelolaan Pengetahuan
Klik foto untuk mengunduh file infografis lengkap.
