oleh admins | Nov 28, 2018 | Advokasi Kebijakan, Kebijakan Pengelolaan SDA yang Inklusif
Tergabung dengan Koalisi Kawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, Rimbawan Muda Indonesia (RMI) bersama 15 anggota koalisi lainnya menysun Policy Brief yang membahas masalah pengakuan masyarakat adat di Indonesia. Policy brief ini menjelaskan secara...
oleh admins | Nov 6, 2018 | Advokasi Kebijakan, Kebijakan Pengelolaan SDA yang Inklusif, Publikasi, Siaran Pers
Jakarta, Senin 05 November 2018. Perwakilan dari 20 Masyarakat Adat, didampingi oleh pemerintah daerah dan lembaga pendamping diterima langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam audiensi dan pengusulan bersama penetapan Hutan...
oleh admins | Sep 29, 2018 | Advokasi Kebijakan, Kampanye Publik, Kebijakan Pengelolaan SDA yang Inklusif, Publikasi, Siaran Pers
Adopted by the ILC 2018 Assembly of Members 1. We, Members of the International Land Coalition (ILC), on the 27th of September 2018, gathered in Bandung, Indonesia, for our Assembly of Members, following the Global Land Forum (GLF) under the kind hosting of the...
oleh admins | Sep 19, 2018 | Advokasi Kebijakan, Kebijakan Pengelolaan SDA yang Inklusif
Lebak – Banten, Kepastian akan hak masyarakat Kasepuhan Cirompang dan Kasepuhan Pasir Eurih, Kabupaten Lebak, Banten, atas hutannya kini mulai terjawab. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan...
oleh admins | Agu 20, 2018 | Advokasi Kebijakan, Kebijakan Pengelolaan SDA yang Inklusif, Pengorganisasian Masyarakat
Jakarta – Rimbawan Muda Indonesia (RMI) mendampingi tujuh orang perwakilan masyarakat adat Baduy untuk bertemu dengan sejumlah petinggi di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) dan Kantor Staf Presiden (KSP) pada hari Kamis, 16 Agustus lalu. Difasilitasi oleh Staf...
oleh admins | Agu 6, 2018 | Advokasi Kebijakan, Kebijakan Pengelolaan SDA yang Inklusif, Regenerasi Pengelolaan SDA
Jakarta-Lebih dari 15 organisasi masyarakat sipil yang peduli akan isu perempuan, lingkungan, masyarakat adat dan demokrasi berkumpul pada 1 Agustus 2018 di Jakarta untuk urun rembug mengenai substansi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (MA). Saat ini, RUU yang...
