29 Januari 2019

Kebijakan Pengelolaan SDA yang Inklusif

Kebijakan sejatinya disusun oleh Negara untuk kemakmuran rakyat. Perwujudan kemakmuran rakyat adalah memastikan perubahan positif terjadi pada pihak-pihak marjinal, yang hanya terwujud dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, hal ini berwujud pada perbaikan kondisi ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki tanah, atau akses terhadap tanah, dan sumber daya alam lain. Mereka adalah petani tanpa tanah, petani gurem, masyarakat adat, baik perempuan, laki-laki, tua dan muda.

Umumnya, pihak-pihak yang paling sering merasakan ketidakadilan adalah pihak-pihak yang disebut di atas. Mengapa? karena mereka berada jauh dari lingkaran kekuasaan dan pengambil kebijakan sehingga suara-suara mereka tidak otomatis sampai kepada para pengambil kebijakan tersebut.

Untuk itu, bersama dengan koalisi dan jaringan, RMI mendorong proses kebijakan, mulai dari penyusunan, implementasi, dan monitoring-evaluasinya yang berdasarkan pada situasi lapangan, termasuk mendorong agar monitoring dan evaluasi keberhasilan yang dilakukan Negara merujuk pada perencanaan komunitas yang dibangun oleh tiap-tiap satuan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui riset aksi partisipatif, penyusunan kertas posisi dan rekomendasi kebijakan, yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

RMI melihat bahwa kerja kolaboratif dengan banyak pihak menjadi kunci terjadinya perubahan kebijakan PSDA menuju arah yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Bagaimana kondisi kebijakan di lokalitasmu, sejauh mana kamu terlibat dalam penyusunannya?

Kolaborasi Pengelolaan Lahan Antara Masyarakat Adat Baduy Dengan Masyarakat Lokal Di Kawasan Hutan

Baduy adalah salah satu masyarakat adat yang berada di Kabupaten Lebak provinsi Banten, tepatnya di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar. Masyarakatnya …

Pertemuan Kampung-Hutan-Perkotaan dari Kampung Pasir Eurih Bersama Tiga Komunitas Lainnya

Pada tanggal 5-6 Maret 2022, RMI mengadakan pertemuan dengan perwakilan pemuda dan anak di Kasepuhan Pasir Eurih, Kecamatan Sobang, Kabupaten …

Dinamika Pelatihan Pemetaan Sosio-spasial Wilayah Adat Kasepuhan Cibarani dan Refleksi atas Proses Pendampingan Masyarakat

Sesuai dengan agenda yang telah disusun oleh Tim Pengorganisasian Masyarakat, RMI bersama JKPP akan menyelenggarakan Pelatihan Pemetaan Sosio-spasial Wilayah Adat …