TNGHS Siap Bekerjasama Dengan Masyarakat Kasepuhan Mengelola Hutan Adat

LEBAK-Sabtu (02/03/19), Surat Keputusan (SK) penetapan Hutan Adat Kasepuhan Pasir Eurih sudah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL). Hal tersebut disampaikan secara implisit oleh Kepala Sub Direktorat Hutan Adat, Prasetyo Nugroho. “Berkas-berkas Masyarakat Pasir Eurih sudah ada di meja Jaro (Kepala Desa) Jaku, silakan menghubungi Pak Jaro Jaku, nanti ada sesuatu,“ Selengkapnya tentangTNGHS Siap Bekerjasama Dengan Masyarakat Kasepuhan Mengelola Hutan Adat[…]

Hutan Adat Kasepuhan Cirompang dan Kasepuhan Pasir Eurih Sudah Ditetapkan

LEBAK-Minggu (03/03/18) Tujuh Surat Keputusan (SK) penetapan Hutan Adat sudah ditandatangani Diretur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan Menteri LHK, Ibu Siti Nurbaya ke acara Riungan Gede Satuan Adat Banten Kidul (SABAKI) XI di Kasepuhan Citorek, Kecamatan Cibeber, Lebak-Banten. “Tahun 2019, kita Selengkapnya tentangHutan Adat Kasepuhan Cirompang dan Kasepuhan Pasir Eurih Sudah Ditetapkan[…]

Belajar dari Proses Pra dan Paska Hutan Adat di Indonesia

Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara! Penetapan hutan adat secara legal merupakan bagian dari upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mengembalikan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya sebagai bagian dari hak kewarganegaraan. Didukung FAO, Rimbawan Muda Indonesia bersama Koalisi Hutan Adat melakukan riset berjudul “Belajar dari Proses Pra dan Paca Penetapan Hutan Adat Selengkapnya tentangBelajar dari Proses Pra dan Paska Hutan Adat di Indonesia[…]

Masyarakat Bojongmanik Serahkan Usulan IPHPS kepada Dirjen PSKL

Lebak, RMI – Difasilitasi oleh Rimbawan Muda Indonesia (RMI) perwakilan Kelompok Tani Hutan Ongkol Beulah (Desa Harjawana) dan perwakilan Kelompok Tani Hutan Bitung Raya (Desa Pasir Bitung) menyerahkan usulan Izin Pemanfaatan Perhutanan Sosial atau IPHPS kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto di lokasi Perhutani, Desa Harjawana, Kecamatan Bojongmanik, Lebak, Banten, Jumat Selengkapnya tentangMasyarakat Bojongmanik Serahkan Usulan IPHPS kepada Dirjen PSKL[…]

Pembelajaran dari Proses Penetapan Hutan Adat di Indonesia

Jakarta, RMI – Selama periode Februari-Juni 2018 RMI melakukan riset tentang Proses Pra dan Pasca Penetapan Hutan Adat di Indonesia bekerjasama dengan Koalisi Hutan Adat. Koalisi Hutan Adat ini terdiri dari HuMa (Jakarta), YMP (Sulteng), Bantaya (Sulteng), AMAN Sulsel, LBBT (Kalbar), dan Qbar (Sumbar). Hasil riset yang didukung oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) Selengkapnya tentangPembelajaran dari Proses Penetapan Hutan Adat di Indonesia[…]

RMI

Penetapan Hutan Adat Butuh Pembenahan Lebih Lanjut

Jakarta, RMI – Tercatat sudah 33 hutan adat yang ditetapkan oleh pemerintah pasca Putusan MK 35/PUU-X/2012 dengan luas 17.243,61 ha yang tersebar di 7 provinsi. Dengan demikian, rata-rata 11 hutan adat yang ditetapkan setiap tahunnya. Sejumlah hambatan masih ditemukan dalam proses penetapan hutan adat baik sebelum maupun setelah penetapan. Hal itu dikemukakan oleh Nia Ramdhaniaty, Selengkapnya tentangPenetapan Hutan Adat Butuh Pembenahan Lebih Lanjut[…]

Menuju Percepatan Hutan Adat yang Berkualitas

Catatan Diseminasi Riset Pra dan Pasca Pengakuan Hutan Adat di Indonesia Jumat (30/11) RMI melangsungkan diseminasi hasil riset mengenai penetapan Hutan Adat kepada para pemangku kepentingan terkait. Riset yang terlaksana atas dukungan Food and Agriculture Organization (FAO) ini telah dilakukan selama setahun terakhir oleh RMI bersama beberapa organisasi anggota Koalisi Hutan Adat yang terdiri dari Selengkapnya tentangMenuju Percepatan Hutan Adat yang Berkualitas[…]

Pengusulan Bersama Penetapan Hutan Adat

Jakarta, Senin 05 November 2018. Perwakilan dari 20 Masyarakat Adat, didampingi oleh pemerintah daerah dan lembaga pendamping diterima langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam audiensi dan pengusulan bersama penetapan Hutan Adat. Salah satu komunitas Masyarakat Adat yang turut mengajukan usulan penetapan Hutan Adat mereka adalah masyarakat Kasepuhan Cibarani di Selengkapnya tentangPengusulan Bersama Penetapan Hutan Adat[…]