Bertempat di Desa Jagaraksa-Lebak, Sekolah Penggerak Masyarakat (SPM) II diadakan sebagai kelanjutan dari SPM I bulan September lalu. Acara dibuka oleh Camat Muncang (H.Abdul Rohim, SPd), Kades Jagaraksa (Jaro Wahid) dan RMI (Rojak Nurhawan). SPM II dilaksanakan pada tanggal 25 – 27 Nopember 2014 bertema “Pembaharuan Hukum Pengelolaan SDA Melalui Organisasi Rakyat Yang Kuat dan Berperspektif Gender”. Kegiatan ini dilaksanakan …
Kategori: Kerja RMI
Advokasi HGU PT.Hevindo: Perjuangan Belum Berakhir
Komitmen Amanat (Aliansi Masyarakat Nanggung Transformatif) tidak berubah hingga kini; menolak perpanjangan HGU PT.Hevindo dan HGU baru dalam bentuk apapun. Komitmen ini terlihat dari aksi penolakan dan konsolidasi anggota yang terus dilakukan. Bentangan spanduk di jalan menjadi bukti aksi penolakan warga atas perpanjangan HGU PT.Hevindo yang ijinnya berakhir pada 31 Desember 2013 lalu. Surat dari Setda (Sekretariat Daerah) Kabupaten Bogor …
Oleh-oleh Pelatihan: Sistem Data Berbasis Web
Sekitar 20 orang mengikuti Pelatihan Humawin pada tanggal 13-14 Nopember 2014 yang bertempat di Hotel Mercure Padang – Sumatera Barat. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Qbar dan Huma. RMI sebagai salah satu lembaga peserta, selain lembaga lainnya yaitu Bantaya-Palu, Wallacea-Palopo, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT)-Pontianak, Lembaga Bantuan Hukum (LBH)-Semarang, Akar Foundation-Bengkulu, Jaringan Kerja Masyarakat Adat Aceh (JKMA)-Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH)-Padang, …
Menuju Perda Masyarakat Adat: Diskusi Dengan Ketua DPRD Lebak
Bertempat di ruang kantor Ketua DPRD Lebak-Rangkasbitung, pada 5 Nopember 2014 dilakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Lebak (Junaedi Ibnu Arta) untuk membahas soal Perda Masyarakat Adat. Walaupun sempat tertunda cukup lama, sekitar 4 jam dari waktu yang dijanjikan semula, akhirnya pertemuan dilakukan juga. Hadir dalam diskusi ini selain tim RMI (Nia dan Rojak), perwakilan masyarakat (Sukanta-Ketua Sabaki dan Jaro Wahid …
Sekolah Penggerak Masyarakat, Langkah Bagi Rakyat Dalam Memperjuangkan Hak-haknya
“Rakyat harus mengetahui aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, agar kita tidak di bodoh-bodohi” demikian yang diutarakan peserta dalam Sekolah Penggerak Masyarakat (SPM) di Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Pernyataan lugas ini memberi gambaran tentang situasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat khususnya di pedesaan. Beragam masalah yang dihadapi masyarakat ketika ada pihak lain yang berupaya untuk menguasai tanah dan …
PERNYATAAN BERSAMA: LANGKAH KONKRET MENUJU PERDA MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN
Pada 24 Oktober 2014 di Rangkasbitung, dilakukan penandatanganan pernyataan bersama tentang penyusunan Perda Masyarakat Adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak. Hadir dalam acara ini perwakilan Pemkab Lebak, DPRD Kabupaten Lebak, masyarakat adat Kasepuhan (Sabaki), RMI, JKPP, HuMa, Epistema Institute, BRWA dan Komnas HAM sebagai saksi.
