Hendra sudah bersiap dengan pakaian yang biasa ia kenakan ke kebun. Kemeja lusuh, dengan beberapa tambalan. Topi rimba, dengan tas ransel yang talinya banyak yang putus, beberapa bagian kainnya sudah mengelupas, serta resleting yang tidak lagi berfungsi dengan baik. Celana kain yang ujungnya dimasukkan kedalam sepatu karet, sepatu boot.
Golok yang terikat dengan tali plastik, menggantung dipinggang.
Yang berbeda, dia tidak membawa cangkul seperti biasanya, namun memegang Global Position System, seri 76 csx yang merupakan keluaran Garmin. Wajahnya sumringah, bangga, meski saat ditanya, dia hanya tahu alat yang digenggamnya hanya berfungsi untuk membuat titik.
“rek ngukur”, kata Hendra saat disapa tetangganya.
Bersama dua rekannya, sesama warga Kampung Cipeucang, Bogor, sudah dua hari ini mereka melakukan pengambilan titik dengan GPS di lahan-lahan garapan warga Kampung Cipeucang. Lahan garapannya berupa kebun dan sawah. Kebun mereka ditanami randu, durian, kopi, kapolaga, kumis kucing.
Sebelumnya, ratusan petani di dua kampung sebelahnya melakukan hal yang sama. Dari hasil identifikasi awal, ada sekitar 150an petani yang memetakan lahan garapan mereka, dengan jumlah lahan garapan lebih dari dua ratus lahan. Proses identifikasi dilakukan dengan peta yang dibuat secara partisipatif antara warga dan pemerintah lokal.
Menurut penuturan para sesepuh kampung, warga di tiga kampung, Cipeucang, Ciwaluh dan Lengkong sudah mulai menggarap lahan sejak jaman penjajahan Jepang, sekitar tahun 1942. Daerah ini merupakan salah satu basis Tentara Keamanan Rakyat (TNI waktu itu). Mereka menggarap atas instruksi Soekarno. Hasil garapan, sebagian diberikan untuk memenuhi kebutuhan tentara yang bersembunyi di hutan-hutan, wilayah Gunung Gede Pangrango.
Saat Agresi Militer II, tentara Belanda dan sekutunya, bahkan mengejar tentara republik sampai ke kampung Ciwaluh.
“kamu teker..kamu teker..”, kata tentara Belanda, saat menggerebek warga di mushola, setelah subuh. seperti yang dituturkan Jumat. Kala itu Jumat berusia sekitar lima tahun.
Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia tahun 1949, wilayah-wilayah kehutanan yang dahulu dikuasai Belanda, dialihkan pengelolaannya pada jawatan kehutanan. petani tetap melanjutkan menggarap lahan mereka.
Pada tahun 1977, pemerintah melalui Perum Perhutani melakukan penanaman pinus di wilayah kaki Gunung Gede Pangrango. Termasuk di sebagian besar lahan yang digarap masyarakat. Perhutani membagikan bibit-bibit pinus ke petani untuk ditanam di lahan garapan mereka. Perhutani juga memberikan upah tanam ke petani. Setelah penanaman pinus tersebut, oknum-oknum Perhutani mulai menarik pajak lahan ke petani. Besarannya beragam
Tahun 1980, area Gunung Gede Pangrango dijadikan taman nasional. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango diperluas wilayahnya pada tahun 2003. Wilayah yang dikelola Perum Perhutani, termasuk di tiga kampung ini, menjadi area perluasannya. Lahan garapan masyarakat juga menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
Oknum Perum Perhutani yang biasa menarik pajak, hilang saat kawasan tersebut berubah status. Petani pun berubah status, dari petani penggarap menjadi perambah.
Banyak kebun yang tidak terurus, karena takut. Kepada petugas kehutanan, yang berseragam, mereka menyebutnya PA. Saat ditanya, seorang warga berseloroh, “mun di Jakarta mah, PA pan jelema gelo” –kalau di Jakarta, PA kan orang gila-.
Setalah dua hari melakukan pengambilan titik, Hendra dan kawannya sudah berhasil mengelilingi dua puluh enam lahan garapan. Masih ada tiga puluh tiga lahan garapan lagi di Kampung Cipeucang yang akan dipetakan.
Setelah dilakukan pengambilan titik dengan GPS, data koordniat tersebut akan diolah menjadi peta. Masyarakat hanya ingin mengetahui luasan lahan garapan yang telah mereka kelola jauh sebelum negara ini berdiri. Dalam pemerintahan sekarang, presiden Jokowi berkomitmen akan membagikan lahan seluas 12,7 juta hektar untuk petani.
Fahmi Rahman
Staff Divisi Kampanye dan Advokasi
